Jalankan Program Sekolah Gratis
Dindik Kota, Bhirawa
Sekolah swasta jenjang SMP di Surabaya siap menerima calon murid baru dari keluarga tidak mampu. Kesiapan ini menindak lanjuti program Sekolah Swasta Gratis yang digagas Pemerintah Kota Surabaya. Langkah yang dikeluarkan Pemkot Surabaya ini sekaligus sebagai solusi alternatif bagi calon murid dari keluarga kurang mampu yang tidak lolos dalam jalur afirmasi SMP negeri pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Melalui kebijakan ini, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya menjamin bahwa anak-anak dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau penyandang disabilitas dapat tetap mengenyam pendidikan di sekolah swasta tanpa terbebani biaya. Kebijakan ini meliputi pembebasan biaya pendaftaran, uang gedung, hingga SPP.
SMP Swasta juga mengikuti SPMB yang akan dibuka Dindik Kota Surabaya setelah proses SPMB SMP Negeri selesai. Sehingga masyarakat bisa mendaftarkan diri ke sekolah swasta dan mengakses program untuk MBR.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya, Wiwik Wahyuningsih, mengungkapkan sebanyak 190 SMP swasta telah tergabung dalam SPMB online Dindik Surabaya. Dari jumlah tersebut, total daya tampung mencapai sekitar 26.000 kursi.
“Orang tua bisa memilih lima sekolah swasta. Misalnya diterima di pilihan ketiga, maka pilihan keempat dan kelima otomatis gugur. Sistem akan langsung menempatkan siswa di pilihan paling atas sesuai kuota dan nilai,” ujar Wiwik, Sabtu (5/7).
Ia mengakui bahwa sebagian besar orang tua lebih nyaman datang langsung ke sekolah daripada mendaftar melalui sistem daring Dindik. Berdasarkan data tahun lalu, pendaftaran melalui sistem Dindik hanya sekitar 10 persen. Sisanya lebih banyak datang langsung ke sekolah.
“Tapi itu tadi, meskipun kuota banyak, tetap ada sekolah yang kurang diminati masyarakat,” imbuh wanita yang juga menjabat sebagai kepala SMP 17 Agustus 1945 (SMPTag) Surabaya ini.
Wiwik juga membandingkan perkembangan pendaftaran tahun ini dengan tahun sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa meski saat ini pendaftaran masih berlangsung, antusiasme belum setinggi tahun lalu.
“Kalau dibandingkan tahun lalu, pada tanggal yang sama kondisinya lebih bagus. Tapi kami tetap optimistis. Tahun lalu itu SPMB sudah selesai tanggal 2, sedangkan tahun ini diperpanjang sampai 6 Juli, dengan pengumuman di tanggal 7. Masyarakat mungkin masih berharap bisa masuk jalur domisili atau zonasi,” jelasnya.
Hadirnya Sekolah Kerakyatan yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, kata Wiwik, juga turut memengaruhi daya tampung sekolah swasta. “Kalau misalnya sekolah kerakyatan itu punya kuota 200 murid, maka sekolah swasta otomatis kehilangan 200 calon murid. Kalau dibagi rata, empat sekolah swasta kecil sudah kehilangan murid,” ujarnya.
Terkait kuota afirmasi, Wiwik menjelaskan bahwa setiap sekolah swasta memiliki kebijakan masing-masing, tergantung kemampuan dan kesiapan sekolah. “Rata-rata sekolah minimal memberikan 5 persen kuota afirmasi. Tapi ada juga sekolah yang memberikan hingga 100 persen untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ada yang 50 persen, ada pula yang hanya mampu 10 persen dari kuotanya. Itu tergantung kapasitas sekolah masing-masing,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa untuk murid kelas 7, sekolah swasta tetap menyediakan kuota afirmasi, bahkan untuk anak-anak yang berasal dari kampung sekitar sekolah atau dari panti asuhan.
“Semua kami gratiskan, mulai dari SPP, dana pembangunan, hingga seragam yang sudah ditanggung pemerintah. Kegiatan tertentu yang tidak wajib mungkin masih ada, tapi kami tidak membebankan siswa afirmasi,” ujarnya.
Untuk dapat mengakses program ini, orang tua wajib mendaftarkan anak melalui sistem online Dindik, dan mengunggah surat keterangan MBR. “Surat keterangan MBR harus diunggah ke Dinas Pendidikan. Tapi selain itu kami juga menerima siswa dari lingkungan sekitar kami, seperti panti asuhan atau keluarga besar yayasan yang membutuhkan,” jelasnya.
Wiwik menyampaikan harapan agar Dinas Pendidikan Kota Surabaya konsisten menjalankan aturan dan jadwal SPMB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Ia menilai, jika penambahan pagu dan perpanjangan waktu pendaftaran terus dilakukan, akan berdampak besar pada minat masyarakat mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta.
“Tahun lalu, ada yang dijanjikan bisa masuk sekolah negeri tapi sampai September belum dapat sekolah. Itu kan kasihan. Karena itu, kami di sekolah swasta tetap membuka pendaftaran meskipun tahun ajaran baru sudah berjalan. Kami berharap Dispendik tidak menambah pagu dan mematuhi jadwal SPMB agar proses berjalan tertib dan kepastian siswa lebih terjamin,” tegasnya.
Sementara itu, Rani (32), warga Kalinokor, mengaku anak keduanya gagal lolos jalur afirmasi dan jalur prestasi karena nilai rapor yang tidak memenuhi syarat. Ia juga tidak mencoba jalur domisili karena jarak rumahnya lebih dari satu kilometer dari SMP negeri terdekat.
“Jadi akhirnya saya memilih sekolah swasta yang masih memfasilitasi MBR. Saya memilih SMPTAG. Memang bukan gratis sepenuhnya, tetapi ada keringanan uang masuk dan juga SPP-nya. Dengan fasilitas dan grade sekolahnya, bagi saya itu sudah cukup,” ujar Rani. [ina.wwn]
Saya daftar jalur afirmasi di SMP swasta tapi masih dikenakan biaya SPP dan perlengkapan seragam