Pemprov, Bhirawa – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Adhy Karyono, menyebut infrastruktur dan program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) akan menjadi prioritas anggaran tahun mendatang.
Adhy menyampaikan ini usai Rapat Paripurna DPRD Jatim dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi serta penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7).
Menurutnya salah satu fokus utama Pemprov Jatim pada tahun anggaran mendatang adalah memperkuat pembangunan infrastruktur, terutama jalan provinsi.
Menurutnya, alokasi anggaran akan diarahkan lebih besar untuk mempercepat perbaikan maupun pelebaran jalan di berbagai daerah.
“Tahun depan akan ada perubahan yang cukup signifikan. Kami akan berkonsentrasi pada penguatan infrastruktur jalan provinsi, baik untuk pelebaran maupun perbaikan jalan,” ungkapnya.
Selain infrastruktur jalan, Pemprov Jatim juga akan meningkatkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Jika selama ini rehabilitasi berkisar 2.000 hingga 2.500 unit per tahun, pada tahun depan ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 5.000 unit.
“Kami akan melakukan lonjakan rehabilitasi rumah menjadi di atas 5.000 unit. Bahkan kami akan mengoptimalkan dukungan dari berbagai pihak, mulai CSR perusahaan, Baznas hingga sumber pendanaan lainnya agar program ini bisa dikerjakan secara gotong royong,” jelasnya.
Adhy menambahkan, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pembangunan karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Setelah penguatan SDM berjalan optimal, Pemprov akan melanjutkan fokus pada sektor-sektor prioritas lainnya secara bertahap.
“Secara umum seluruh indikator pembangunan masih berada pada jalur yang telah ditetapkan. Ke depan kami akan terus melakukan perbaikan agar kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur semakin meningkat,” pungkasnya.
Sementara terkait Pelaksanaan APBD 2025, Adhy Karyono memastikan seluruh rekomendasi dan catatan fraksi-fraksi DPRD Jawa Timur dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Adhy mengungkapkan, seluruh fraksi DPRD pada prinsipnya memberikan apresiasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Hari ini kita mendengarkan pendapat akhir dari fraksi-fraksi terkait pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 sekaligus penandatanganan persetujuan Raperda. Alhamdulillah, semua fraksi menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan keuangan yang kembali memperoleh opini WTP. Ini menunjukkan pelaksanaan APBD dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Adhy.
Meski demikian, ia menegaskan berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD tidak akan diabaikan. Menurutnya, seluruh masukan akan menjadi dasar evaluasi agar kualitas pengelolaan APBD terus meningkat.
“Ada beberapa rekomendasi yang sifatnya perbaikan ke depan. Semua itu akan kami tindak lanjuti sebagai bahan evaluasi, baik untuk pelaksanaan APBD 2026 yang masih berjalan maupun penyusunan perencanaan APBD 2027,” ujarnya.
Adhy juga menyoroti capaian pendapatan daerah yang berhasil melampaui target pada 2025. Sementara itu, realisasi belanja yang mencapai sekitar 93 persen dinilainya bukan berarti target program tidak tercapai.
“Belanja memang sekitar 93 persen, tetapi bukan berarti target tidak tercapai. Ada efisiensi dalam pelaksanaannya, di samping beberapa kendala teknis. Secara umum program dan kegiatan berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Menurut Adhy, jalannya pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD bersama DPRD berlangsung konstruktif tanpa adanya kritik yang bersifat tajam. Hal itu menunjukkan komunikasi antara eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik.
“Saya kira proses sidang paripurna berjalan sangat baik. Tidak ada kritik yang tajam, tetapi seluruh rekomendasi yang disampaikan akan kami jadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban berikutnya,” katanya. [geh.gat]
