Gresik, Bhirawa — Ancaman krisis air bersih mulai terasa di sejumlah desa di Kabupaten Gresik. Musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi, antara lain dengan menambah anggaran penanganan kekeringan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp104 juta.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah teknis untuk menekan dampak kekeringan, terutama bagi para petani. Pemetaan wilayah terdampak dilakukan bersamaan dengan identifikasi kebutuhan air di lapangan. Intervensi akan dilakukan melalui pengerjaan pompa air, pemanfaatan sumber mata air, pembuatan sumur bor, hingga pembangunan jaringan pipanisasi.
“Semoga bisa kita bantu, mulai dari pemanfaatan pompa di sumber mata air, pemboran, penyaluran dengan pipa, dan ini sedang kami tugaskan kepada dinas terkait untuk segera dilaksanakan,” ujarnya.
Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menambahkan bahwa tambahan anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut disetujui sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak kekeringan. Terlebih, BPBD telah menerima laporan dari sejumlah desa yang mulai mengajukan permohonan bantuan air bersih.
“Prediksinya kemarau kali ini berlangsung lebih panjang. Kami sudah menerima laporan dari BPBD bahwa sejumlah desa sudah mengajukan permintaan bantuan air bersih,” ungkapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin, menjelaskan bahwa dalam Perubahan APBD 2026 dialokasikan tambahan anggaran sebesar Rp104 juta khusus untuk penanganan dan antisipasi kekeringan. Tambahan ini dinilai sangat penting karena ancaman kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Januari mendatang.
Berdasarkan hasil konfirmasi DPRD, BPBD Gresik diproyeksikan mampu menyuplai sekitar 250 tangki air bersih. Namun, permintaan bantuan mulai berdatangan seiring sejumlah wilayah mengalami penurunan ketersediaan air bersih.
“Setelah kami konfirmasi, kemampuan BPBD nanti bisa menyuplai 250 tangki air bersih. Saat ini beberapa desa di sejumlah kecamatan sudah mulai mengajukan permohonan karena memang sudah terjadi krisis air bersih,” jelasnya.
Zaifuddin juga mengingatkan bahwa penanganan tidak hanya berfokus pada kebutuhan air minum masyarakat. Ancaman kekeringan juga berpotensi mengganggu sektor pertanian, sehingga pemerintah mulai memetakan dampaknya untuk memastikan kebutuhan air bagi tanaman tetap terpenuhi. [kim.kt]
