Swasembada Jagung, Beras, Tebu dan Tantangan Ruang Hidup

Pemprov Jatim, Bhirawa – Jawa Timur kembali menegaskan perannya sebagai penopang ketahanan pangan nasional. “Jawa Timur mengukuhkan diri sebagai lumbung pangan nasional. Swasembada beras, swasembada jagung dan sebentar lagi Jawa Timur swasembada tebu,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, Kamis (20/8/2026).

Pencapaian itu bukan kebetulan. Kabupaten dan kota di provinsi ini menempatkan produksi pangan sebagai prioritas pembangunan, padinya tersebar di dataran rendah dan cekungan-cekungan irigasi, jagung merata di dataran menengah, sementara tebu mendominasi sentra-sentra tertentu.

“Dari 100 persen hasil tebu nasional, 70 persennya berasal dari Jawa Timur. Karena pabriknya banyak di Jawa Timur,” kata dia, menggambarkan.

Namun di balik angka dan bangunan pabrik yang padat, ada persoalan struktural yang mengintai keberlanjutan swasembada tersebut, yaitu ketersediaan lahan.

Sekarang, bukan hanya soal produktivitas atau teknologi, melainkan pertarungan ruang antar kepentingan yang semakin tajam. “Lahannya banyak disini, tetapi terus lahan ini bertabrakan dengan pertanian, dengan jagung dan juga pada akhirnya ini yang terjadi, bertabrakan dengan lahan untuk rumah. Hal ini sangat dilematis,” cetus Adhy.

Fenomena yang disebut Adhy mencerminkan dinamika wilayah yang cepat berubah. Pertumbuhan permintaan hunian dan infrastruktur di kawasan perkotaan memicu konversi lahan sawah dan lahan kering produktif menjadi pemukiman, kawasan industri, dan fasilitas komersial.

Di beberapa kecamatan pinggiran kota-kota besar Jawa Timur misalnya, petak-petak sawah yang dulunya berfungsi sebagai cadangan pangan kini perlahan tergerus. Dampaknya terasa langsung, produktivitas panen terfragmentasi, akses petani ke irigasi dan pasar berubah dan pola tanam bergeser.

Para petani yang kehilangan lahan menghadapi pilihan sulit, yakni menjual tanah, bertani di lahan lebih kecil, atau beralih profesi. Bagi pemerintah provinsi, ini bukan sekadar persoalan agraria, tapi juga soal strategi pembangunan berkelanjutan.

Menghadapi dilema tersebut, Pemprov Jawa Timur telah merumuskan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah penegakan kebijakan tata ruang yang lebih ketat untuk melindungi lahan produktif.

Selain itu, dibutuhkan pula intervensi intensifikasi, seperti peningkatan teknik budidaya, penggunaan benih unggul dan perbaikan sistem irigasi, diupayakan agar produksi tidak semata bergantung pada luasan lahan.

Pentingnya sinergi antar kementerian, lembaga dan pemerintah kabupaten serta kota sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan permukiman dengan perlindungan lahan pangan.

Pendekatan zonasi yang jelas dan insentif bagi daerah yang mempertahankan fungsi lahan pertanian menjadi bagian dari opsi kebijakan yang kini sedang dibahas. [aya.kt]