Sekdakab Jombang, Agus Purnomo. arif yulianto/bhirawa.
Jombang, Bhirawa. – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 tahun 2026 yang akan digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum Tambakberas Jombang pada akhir Agustus 2026 mendatang.
Untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan forum tertinggi NU tersebut berjalan lancar, Pemkab Jombang membentuk tim khusus yang bertugas menjalin koordinasi intensif dengan panitia lokal muktamar.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo menjelaskan, tim tersebut dibentuk untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan teknis yang masih diperlukan menjelang pelaksanaan muktamar.
“Pemkab telah membentuk tim khusus untuk berkoordinasi dengan panitia lokal,” kata Agus Purnomo, Sabtu (25/07).
“Harapannya, berbagai kebutuhan yang masih menjadi kendala bisa segera difasilitasi,” imbuhnya.
Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian Pemkab Jombang saat ini seperti perbaikan akses jalan menuju lokasi muktamar, penambahan penerangan jalan umum, penyediaan toilet portabel, layanan kesehatan, hingga pelebaran akses masuk kawasan pesantren.
Pemkab Jombang menargetkan seluruh fasilitas penunjang tersebut dapat diselesaikan sebelum ribuan peserta dan tamu mulai berdatangan ke Jombang.
Sekdakab Jombang menambahkan, pelaksanaan Muktamar NU ke-35 yang ditetapkan dalam waktu relatif singkat membuat Pemkab Jombang harus menyesuaikan pembiayaan melalui program dan anggaran yang telah tersedia di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Penetapan muktamar ini dilakukan mendadak. Sehingga kami menyesuaikan dengan anggaran yang ada di OPD masing-masing,” kata Sekdakab Jombang.
Pemkab Jombang bersama aparat keamanan juga mulai memetakan skenario pengaturan arus kendaraan selama muktamar berlangsung.
Koordinasi dilakukan dengan TNI, Polri, dan Satlantas Polres Jombang untuk menyusun rekayasa lalu lintas yang bertujuan mengurai potensi kepadatan kendaraan di sekitar kawasan Tambakberas dan jalur-jalur utama menuju lokasi acara.
Skema pengaturan lalu lintas tersebut nantinya bakal disosialisasikan kepada masyarakat agar aktivitas warga tetap berjalan lancar meski terjadi peningkatan mobilitas selama muktamar.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemkab Jombang juga telah menggerakkan sejumlah instansi terkait untuk mengantisipasi kebutuhan pelayanan medis bagi peserta maupun tamu yang hadir.
Koordinasi dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, RSUD Jombang, serta RSUD Ploso untuk memastikan kesiapan tenaga medis, fasilitas kesehatan, hingga sistem pelayanan darurat selama kegiatan berlangsung.
Mekanisme layanan kesehatan bagi peserta yang membutuhkan penanganan medis masih terus dibahas agar sesuai dengan regulasi dan prosedur yang berlaku.
Dikatakan Sekdakab Jombang, Pemkab Jombang tidak mengalokasikan dana hibah khusus untuk penyelenggaraan Muktamar NU ke-35.
Meski begitu, seluruh kebutuhan yang menjadi ranah pemerintah daerah akan tetap difasilitasi melalui OPD sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurutnya, yang terpenting, ketika ada kebutuhan dari panitia lokal yang bisa difasilitasi oleh OPD, maka akan segera dibantu.
“Tidak ada anggaran hibah khusus untuk muktamar ini,” pungkasnya.(rif.hel)
