Kediri, Bhirawa – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan langkah mitigasi untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api, termasuk di kawasan simpang Mengkreng, Kabupaten Kediri.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan insiden petugas penjaga pintu perlintasan kereta api (JPL) Mengkreng yang diduga tertidur saat kereta api melintas pada Rabu (22/7) menjadi peringatan agar aspek keselamatan di perlintasan sebidang mendapat perhatian lebih serius.
“Sempat menjadi perhatian publik yaitu di Mengkreng (Kediri), di mana hampir terjadi kecelakaan karena petugasnya tertidur dan KAI sudah mengakui itu,” kata Emil dalam keterangannya di Kediri, Jumat.
Menurut dia, potensi kesalahan manusia atau human error menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi karena dapat berujung pada kecelakaan, terutama jika petugas membuka palang pintu tanpa memastikan kondisi perjalanan kereta api.
Emil menyebut terdapat 213 perlintasan sebidang resmi yang belum dilengkapi palang pintu di Jawa Timur. Selain itu, terdapat 83 perlintasan liar yang dinilai perlu ditutup untuk mengurangi risiko kecelakaan.
“Karena ini sudah dua peristiwa berturut-turut human error, tahun lalu (Magetan) dan tahun ini (Kediri), kita tentu berharap ada sebuah langkah mitigasi. Artinya bagaimana memitigasi kemungkinan human error itu terjadi,” ujarnya.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya DJKA Denny Michels Adlan mengatakan insiden di JPL Mengkreng menjadi perhatian Kementerian Perhubungan. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas menjaga perlintasan sebidang.
“Kami masih menemukan banyak permasalahan salah satunya SDM yang sangat terbatas untuk menjaga pintu perlintasan tersebut. Kadang-kadang mungkin ada sampai yang kerjanya satu orang 12 jam. Nah, faktor kelelahannya ini yang bisa membuat petugas lelah dan bisa saja ketiduran,” katanya.
Menurut Denny, penambahan jumlah petugas diperlukan agar pola kerja bergilir atau shifting dapat diterapkan secara lebih baik.
Selain itu, pihaknya akan mengkaji pemanfaatan teknologi untuk mendukung sistem pengamanan perlintasan sebidang.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono mengatakan pengelolaan perlintasan sebidang di wilayah tersebut melibatkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan pemerintah daerah.
Untuk perlintasan yang dikelola pemerintah daerah, petugas secara berkala diberikan pelatihan terkait pengamanan perjalanan kereta api.
“Petugas perlintasan secara reguler kita didik selama dua minggu di Akademi Perkeretaapian Madiun. Mereka dilatih agar punya wawasan dan pengetahuan pengamanan, serta dibekali sertifikat resmi,” ujarnya.
Selain penguatan mitigasi keselamatan, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan flyover di simpang Mengkreng. Kawasan tersebut merupakan titik pertemuan jalur transportasi yang menghubungkan wilayah Kabupaten Kediri, Nganjuk, dan Jombang sehingga kerap menghadapi persoalan kepadatan lalu lintas.
Usulan pembangunan flyover di kawasan tersebut telah diajukan bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten yang wilayahnya berkaitan langsung dengan simpang Mengkreng.
Wacana pembangunan flyover Mengkreng telah muncul sejak sekitar 2007. Namun, pembangunan infrastruktur serupa di kawasan Peterongan, Kabupaten Jombang, lebih dahulu menjadi prioritas pemerintah.
Pemprov Jawa Timur bersama DJKA selanjutnya akan membahas langkah mitigasi keselamatan di perlintasan sebidang sekaligus mendorong koordinasi lebih lanjut terkait rencana pembangunan flyover sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi potensi kecelakaan dan mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Mengkreng. [ant.kt]
