Bojonegoro, Bhirawa – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui pelaksanaan Survei Akreditasi Lapangan (Luring) RSUD Sumberrejo oleh Tim Surveyor Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), Selasa (6/10/2026).
Prosesi survei akreditasi tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono di RSUD Sumberrejo. Kegiatan turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Sumberrejo, Dewan Pengawas, serta seluruh civitas hospitalia.
Survei lapangan ini merupakan tahapan puncak dari rangkaian evaluasi mutu pelayanan rumah sakit, setelah sebelumnya dilakukan penelusuran dokumen secara daring. Dalam survei tersebut, tim surveyor dipimpin dr. Fendy, Sp.KJ bersama dr. Fatkhur Ruli Malik.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan visi besar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan transformasi mendasar di sektor kesehatan.
Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak hanya menjadi kewajiban dasar pemerintah, tetapi juga merupakan salah satu pilar kemandirian daerah sekaligus penggerak ekonomi sosial atau social entrepreneurship.
Bupati berharap RSUD Sumberrejo dan rumah sakit daerah lainnya di Bojonegoro dapat berkembang menjadi center of excellence atau pusat keunggulan sekaligus pusat rujukan unggulan regional. Dengan demikian, rumah sakit di Bojonegoro diharapkan mampu menarik pasien dari berbagai wilayah sekitar, seperti Tuban, Ngawi, Blora, Rembang, hingga Grobogan.
Secara khusus, Bupati juga menekankan pentingnya membangun fasilitas kesehatan yang modern, humanis, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Saya ingin bahwa rumah sakit Bojonegoro itu menjadi rumah sakit yang modern, yang humble, yang ramah. Ramah terhadap semua golongan; ramah disabilitas, ramah anak, ramah bagi para dokter, bagi para karyawan, bagi para perawat, juga ramah bagi para pengunjung dan pasien.” kata Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa proses akreditasi bersama LARS DHP tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan formalitas administrasi maupun tumpukan dokumen. Akreditasi harus menjadi instrumen evaluasi yang jujur untuk membangun budaya keselamatan pasien sekaligus mendorong peningkatan standar pelayanan secara berkelanjutan.
“Kami minta tolong bahwa akreditasi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi ini menjadi salah satu spirit kami dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Pondasi ini menjadi dasar kami untuk growing yang lebih baik.”ujarnya.
Untuk mendukung visi tersebut, Pemkab Bojonegoro juga telah menyiapkan sejumlah langkah konkret dalam pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia medis. Salah satunya melalui rencana perluasan lahan RSUD Sumberrejo dengan pembebasan lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi.
Melalui pelaksanaan survei akreditasi ini, Pemkab Bojonegoro optimistis RSUD Sumberrejo semakin solid dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu tinggi, serta berorientasi pada keselamatan pasien.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan layanan kesehatan yang semakin modern, humanis, inklusif, dan berkelanjutan, demi mewujudkan Bojonegoro yang semakin sehat, bahagia, makmur, dan membanggakan. [bas.kt]
