Sumenep, Bhirawa
DPRD Kabupaten Sumenep membentuk panitia khusus (pansus) untuk mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pembentukan pansus tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola aset pemerintah daerah agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Rapat pembahasan awal digelar di ruang Komisi III DPRD Sumenep dan dipimpin Ketua Pansus, M. Mirza Khomaini Hamid mulai awal pekan ini.
Hadir juga dalam rapat tersebut Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Sumenep.
Ketua Pansus, M. Mirza Khomaini Hamid, menyampaikan, raperda yang merupakan usulan pemerintah daerah itu dibahas secara cermat untuk memastikan kejelasan norma dan kemudahan implementasi di lapangan.
“Dalam pembahasan, setiap poin dalam draf kami telaah secara mendalam agar tidak menimbulkan multitafsir saat diterapkan,” kata Mirzani, Rabu (06/05).
Menurut politisi PKB ini, pembahasan difokuskan pada penguatan sistem pengelolaan aset daerah secara menyeluruh, mulai dari aspek perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan hingga pengawasan.
Pasalnya, penguatan regulasi tersebut penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset yang selama ini dinilai belum sepenuhnya maksimal.
“Regulasi ini sangat dibutuhnya, mengingat pengelolaan barang milik Daerah selama ini masih belum maksimal,” ucapnya.
Pihaknya menargetkan pembahasan raperda ini dapat diselesaikan sesuai jadwal melalui koordinasi intensif antara legislatif dan eksekutif.
“Kami berharap Raperda ini segera disahkan sehingga menjadi landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan aset daerah yang lebih tertib dan bertanggung jawab,” pungkasnya. [sul.dre]
