Surabaya, Bhirawa – Pakar Komunikasi Politik Universitas Kristen (UK) Petra menilai komunikasi krisis pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu mengedepankan transparansi, konsistensi informasi, serta kepercayaan publik.
Pemerintah tidak cukup menyampaikan klaim bahwa situasi telah terkendali, tetapi juga harus memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Kamis, (22/10/2026)
Pakar Komunikasi Politik UK Petra, sekaligus Guru Besar Program Studi Ilmu Komunikasi UK Petra Prof. Drs. Gatut Priyowidodo, M.Si., Ph.D., menjelaskan pengamatan terhadap komunikasi krisis pemerintah di media sosial dapat dilihat melalui empat indikator utama antara lain framing pesan, orientasi narasi, konsistensi antar-akun resmi, dan responsivitas terhadap kritik publik, pada praktik di lapangan menunjukkan ketimpangan mendasar.
“Pada komunikasi krisis, kunci utamanya bukan kecepatan menyampaikan pesan, melainkan kemampuan membangun kepercayaan, pemerintah cenderung menyampaikan narasi situasi telah terkendali, Padahal pada saat yang sama, penderitaan masyarakat di daerah terdampak justru makin meluas, ketidaksesuaian antara klaim pemerintah dan realitas masyarakat tersebut membuat komunikasi pemerintah berisiko besar kehilangan kredibilitasnya,” tuturnya.
Lanjut Prof. Gatut mengatakan saat kritik lebih sering dibalas dengan pembenaran kinerja daripada solusi konkret, komunikasi bergeser dari pelayanan publik (public service) menuju perlindungan citra politik (political branding).
“Pemerintah harus memahami kritik publik saat krisis asap bukan semata-mata serangan terhadap legitimasi kekuasaan, tetapi ekspresi kecemasan dan tuntutan perlindungan,” ucapnya.
Prof. Gatut mengukapkan pemerintah seharusnya menerapkan komunikasi risiko berbasis komunitas yang bersifat dua arah, cepat, konsisten, dan dapat ditindaklanjuti.
“Dalam perspektif komunikasi krisis, pesan harus disampaikan melalui sumber yang dipercaya masyarakat, termasuk tenaga kesehatan, perangkat desa, tokoh komunitas/adat, dan kanal komunikasi lokal, media sosial berfungsi mempercepat distribusi informasi, tetapi komunikasi interpersonal memastikan pesan benar-benar dipahami,” terangnya.
Prof. Gatut menambahkan penanganan krisis karhutla tidak seharusnya diwarnai saling lempar tanggung jawab demi menjaga reputasi institusi, fokus utama diarahkan pada koordinasi dan tindakan nyata untuk mengurangi dampak kebakaran terhadap masyarakat.
“Krisis ini bukan kompetisi tentang siapa yang paling tidak bersalah, melainkan kolaborasi tentang siapa melakukan apa untuk melindungi masyarakat, disinilah legitimasi pemerintah diuji,” imbuhnya. [ren.kt]
