Surabaya, Bhirawa
Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur Rabu (13/5).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri , Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian dan Gubernur Jawa Timur.
Selain itu, turut hadir perwakilan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional (Bapanas), PT Pos Indonesia dan perbankan.
GPIPS merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi sebelumnya yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Dengan semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, gerakan pengendalian inflasi pangan perlu diperkuat.
Melalui GPIPS, program pengendalian inflasi pangan dirumuskan selaras dengan program prioritas untuk mencapai ketahanan pangan, energi dan finansial.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman mengungkapkan bahwa pengendalian inflasi sudah dilakukan secara bersama-sama, selain itu ada hal-hal yang dilihat dan harus dilakukan penguatan karena hidup ini mengalami perubahan-perubahan yang selalu lebih positif lagi.
“Tiga hal yang utama pertama kami lihat pengidentifikasi pangan ini harus kita lebih perkuat lagi dengan adanya pasokan, karena pasokan ini penting untuk memastikan nanti yang namanya kesenjangan antar waktu dan antar daerah. Ini yang kita lihat penting dilakukan yang kedua yang terpenting juga adalah bagaimana kita harus bersama-sama mendukung sejalan dengan asas kita di pemerintah Pak Prabowo presiden kita punya rencana untuk ketahanan pangan ketahanan energi dan ketahanan finansial jadi Ini mesti kita gandengkan bersama supaya nanti hasilnya bisa lebih besar,” terangnya.
Aida mempertegas bahwa hak terpenting ketiga yaitu mendukung tercapainya masyarakat termasuk petani yang sejahtera. Selain itu menetapkan strategi 4K yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
“Jadi kita tidak merubah hal yang sudah bagus tapi kita perkuat, untuk itu kita harus menjadikan ini ujungnya adalah ketahanan pangan yang kita perkuat adalah untuk ketersediaan pasokannya serta kelancaran distribusinya,” jelasnya.
Sementara itu ada lima hal penting terkait implementasi GPIPS 2026 sebagai berikut, GPIPS dilakukan melalui sinergi erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan penguatan implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Kedua, pelaksanaan GPIPS 2026 telah diawali di wilayah Sumatra (11/2), kemudian di wilayah Jawa yang sekaligus sebagai peluncuran GPIPS Nasional (13/5), dan selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Bali-Nusa Tenggara , Kalimantan dan Sulampua.
Dengan memperhatikan karakteristik inflasi wilayah. Implementasi GPIPS 2026 difokuskan pada penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Ketiga, Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyelenggaraan GPIPS Wilayah Jawa yang dirangkaikan dengan berbagai program unggulan untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan, memastikan kelancaran distribusi, mengintegrasikan ketahanan pangan untuk mendukung program Pemerintah
Serta memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) intrapulau maupun antarpulau menuju Kalimantan dan Papua, serta memperkuat dukungan pembiayaan sektor pertanian khususnya pascapanen.
Keempat, GPIPS juga akan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) untuk menjawab berbagai tantangan strategis (debottlenecking) terkait pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di wilayah masing-masing.
Kelima, pengendalian inflasi dan ketahanan pangan memerlukan komitmen dan kerja sama lintas lembaga yang perlu semakin diperkuat ke depan, untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko baik global maupun domestik.
Selain itu ada berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten melalui sinergi TPIP dan TPID selama ini terbukti mampu menjaga stabilitas inflasi nasional.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok volatile food sebagaimana kesepakatan pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
Selanjutnya GPIPS wilayah Jawa tahun 2026 dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID). Rapat merumuskan kesepakatan strategis jangka pendek dan menengah panjang.
Dalam jangka pendek, kesepakatan diarahkan untuk penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sar ana prasarana pertanian, regenerasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, pembiayaan dan perli ndungan usaha tani, penguatan offtaker dan kelembagaan pangan daerah, serta KAD dan distribusi pangan.
Sementara dalam jangka menengah panjang, difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem hulu-hilir antara lain melalui perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, penguatan inovasi dan korporatisasi, serta penguatan neraca pangan.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui penguatan produksi pangan untuk me mitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, memberdayakan petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tetap terkendali sebesar 3,37% (yoy), berada dalam kisaran sasaran 3,0%-5,0%. [riq]
