Kota Mojokerto, Bhirawa
Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Mojokerto atas komitmennya dalam menindaklanjuti upaya pencegahan korupsi.
Pemkot Mojokerto dinilai berhasil menyelesaikan seluruh tindak lanjut hasil koordinasi pencegahan korupsi dengan capaian 100 persen secara cepat, lengkap, dan tepat waktu.
Apresiasi tersebut tertuang dalam surat resmi KPK tertanggal 27 April 2026 yang menyebutkan bahwa Kota Mojokerto termasuk salah satu daerah yang responsif dalam menyampaikan tindak lanjut hasil koordinasi pencegahan korupsi.
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga integritas serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
“Apresiasi dari KPK ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Gaguk, Jumat (1/5).
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Mojokerto secara konsisten melakukan berbagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa agar berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Selain itu, Pemkot Mojokerto juga aktif melakukan evaluasi serta reviu terhadap belanja daerah, termasuk belanja hibah dan bantuan sosial. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dalam upaya pencegahan korupsi, Pemkot Mojokerto juga mencatat capaian Indeks Monitoring Center for Prevention (MCSP) sebesar 95,81, tertinggi di Jawa Timur.
Menurut Gaguk, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat sistem pengawasan internal agar capaian ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan,” pungkasnya.
Diketahui, KPK sebelumnya telah memberikan rekomendasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai bagian dari koordinasi pencegahan korupsi tahun 2025 dan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara menyeluruh. [oky.dre]
