Kota Malang, Bhirawa. – Komitmen tinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam memberikan perlindungan terhadap anak berbuah manis. Kota Malang sukses menyabet Peringkat Pertama Penilaian Kinerja Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (PPA) Awards tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
Penghargaan bergengsi ini diterima Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, didampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 di Surabaya, Senin (29/6).
Ditemui usai menerima penghargaan, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh elemen masyarakat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang. Menurutnya, prestasi ini merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi yang solid di lapangan.
”Alhamdulillah, Kota Malang mendapatkan prestasi yang luar biasa sebagai juara satu untuk pencegahan perkawinan anak tingkat Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan ini adalah bentuk sinergi dan kolaborasi yang baik antara seluruh komunitas masyarakat, instansi vertikal, dunia pendidikan, dan seluruh OPD,” ujar Wahyu Hidayat penuh syukur.
Dua Inovasi Unggulan Jadi Kunci Sukses
Wahyu menegaskan, intervensi pencegahan perkawinan anak tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah semata, melainkan butuh gerakan masif yang menyentuh tingkat akar rumput seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Dalam penilaian kali ini, Kota Malang unggul berkat dua inovasi strategis, yaitu Musrenbang Tematik Anak. Sebuah ruang inklusif yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan mereka.
Program berbasis komunitas di tingkat RT yang berfokus pada pendampingan, edukasi pengasuhan (parenting), serta pentingnya mencegah perkawinan anak secara dini.
”Pencegahan perkawinan anak adalah kewajiban kita bersama secara berkolaborasi. Capaian ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi bagi saya bersama Mas Wakil Wali Kota dan seluruh masyarakat untuk terus berkomitmen menjaga agar angka perkawinan anak di Kota Malang bisa ditekan hingga zero,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, dalam sambutannya mengingatkan bahwa perkara perkawinan anak merupakan masalah kompleks dan multidimensi yang membutuhkan penanganan terintegrasi dari hulu ke hilir.
”Akar persoalan ini saling berkaitan dan tidak dapat ditangani secara terpisah. Penanganan perkawinan anak menuntut penguatan sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor seperti yang dilakukan Kota Malang ini sangat diperlukan untuk melindungi anak secara utuh,” tandas Menteri Arifah. [mut.fen]
