Pemkab Sidoarjo, Bhirawa. – Dari 80 kepala desa yang dilantik, oleh Bupati Sidoarjo Subandi, Senin (29/6) kemarin, di pendopo delta wibawa, tercatat hanya 17 kades petahana (incumbent) yang kembali terpilih, sementara sisanya merupakan wajah baru.
Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi, didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana serta dihadiri pula oleh jajaran Forkopimda, serta para camat se-Kabupaten Sidoarjo.
Dalam arahannya, Bupati Subandi minta Kades setelah dilantik langsung menjaga integritas. Dinamika politik yang memanas di desa selama Pilkades segera diakhiri.
Menyikapi banyaknya wajah baru yang belum memiliki pengalaman dalam birokrasi pemerintahan desa, Bupati Subandi, menginstruksikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidosrjo serta para camat selaku pembina di wilayah untuk segera memberikan pembekalan.
“Harus diberikan fondasi aturan tugas dan fungsinya agar mereka selamat dalam menjalankan pemerintahan desa,” tegasnya.
Disampaikan bahwa tantangan tata kelola pemerintahan desa saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan era-era sebelumnya, seperti pada tahun 2008 hingga 2014 lalu.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo, Probo Agus Sunarno SSOS MSi, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya pihak Kepolisian dan TNI, yang telah mengawal jalannya Pilkades Serentak 2026, pada 24 Mei 2026, dengan aman dan damai tanpa adanya konflik yang berarti.
Probo mengatakan Pilkades Serentak di Kabupaten Sidoarjo sukses diselenggarakan pada Minggu, 24 Mei 2026. Pesta demokrasi tingkat desa ini diikuti oleh 80 desa dengan total 230 Calon Kepala Desa (Cakades) yang memperebutkan kursi kepemimpinan.
Dari 18 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Pilkades serentak ini diikuti oleh 17 kecamatan saja. Hanya kecamatan Tulangan tidak mengikutinya.
Di Kecamatan Candi yang ada 24 desa, ada sebanyak 16 yang mengikutinya. Termasuk kecamatan paling banyak desa yang mengikuti Pilkades serentak.
Pihaknya secara masif mengingatkan seluruh Cakades untuk tidak melakukan praktik politik uang (money politic) guna menjaga integritas pemilihan. Dalam pelaksanaan Pilkades serentak 2026 ini, didukung dengan Anggaran daerah sebesar Rp23 miliar. [kus.dre]
