DPRD Gresik, Bhirawa
Lima program dan tiga puluh sub kegiatan yang dijalankan secara terstruktur, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan serapan anggaran 89,47 persen. Komisi I DPRD, beri apresiasi dan dorong untuk percepatan digitalisasi layanan.
Ketua Komisi 1 DPRD Gresik Muhammad Rizaldi Saputra mengatakan, bahwa rendahnya capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD). Karena Kabupaten Gresik berada di peringkat ke-7 se-Jawa Timur (Jatim), dengan pencapaian hanya 9,5 persen dari target nasional minimal 30 persen.
“Dengan serapan kemarin begitu besar, hampir mencapai angka maksimal. Mendorong agar program digitalisasi data, dan infrastruktur pelayanan dasar ini bisa diprioritaskan,” ujarnya.
Pencapaian sangat bergantung pada intensitas kegiatan jemput bola ke desa, membutuhkan dukungan anggaran. Juga mendorong adanya alokasi anggaran khusus, untuk sosialisasi dan edukasi IKD di tingkat desa dan kecamatan.
“Kami berharap LPJ 2024, bukan sekedar laporan anggaran tapi juga menyangkut kualitas pelayanan. Juga relevansi program, serta dampak jangka panjang terhadap masyarakat Gresik. Tapi juga kinerja, terhadap serapan anggaran yang telah di lakukan,” ungkapnya.
Ditambahkan Muhammad Rizaldi Saputra, bahwa meski ada beberapa catatan disampaikan terkait efisiensi anggaran. Menyebabkan sejumlah program seperti pengembangan sistem Pelayanan Online Dokumen Kependudukan (Poedak), dan digital tidak dapat terlaksana.
Komisi merekomendasikan percepatan digitalisasi arsip kependudukan, sebagai langkah penting dalam penguatan sistem integrasi data dengan pembangunan daerah. [kim.dre]