Bupati Dr Marhaen Djumadi, memberikan sambutan sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Nganjuk pada Jumat (12/06/2026).
Pemkab Nganjuk, Bhirawa.
Pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi melakukan penyegaran birokrasi pada posisi strategis. Bupati Nganjuk melantik sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Nganjuk pada Jumat (12/06/2026). Beberapa posisi kunci yang dilantik meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Direktur Rumah Sakit, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Dalam sambutannya, Bupati Dr Marhaen Djumadi, menegaskan bahwa proses pengisian jabatan ini berjalan secara transparan dan akuntabel. Tim Panitia Seleksi (Pansel) yang terdiri dari lima orang, baik dari unsur internal maupun eksternal, telah melakukan penilaian objektif melalui serangkaian tes dan presentasi makalah tanpa adanya intervensi dari pihak luar.
Dinas PU Diminta Kawal Budaya Mutu.
Usai melantik para pejabat baru, Bupati memberikan arahan khusus kepada Kepala Dinas PUPR yang baru Onny Supriyono, ST. MM, untuk memperketat pengawasan proyek pembangunan fisik di wilayah Nganjuk. Pihaknya menginstruksikan agar jajaran PU mencari konsultan dan konsultan pengawas lapangan yang kompeten serta selektif dalam memilih rekanan kontraktor.
“Kita harus memilih rekanan yang mengutamakan budaya mutu, memiliki modal yang cukup, dan berkomitmen menyelesaikan proyek tepat waktu, serta komitmen jika ada denda dari temuan BPK” tegas Bupati dalam arahannya.
Selain kualitas pengerjaan, ketahanan infrastruktur jalan juga menjadi sorotan. Bupati menginstruksikan pembatasan tonase bagi kendaraan berat yang melintasi sejumlah jalur krusial, seperti jalur bypass, Cubung–Suwomoro, Pace-Kecubung, Prambon, serta ruas Gondanglegi hingga Warujayeng, agar jalan tidak cepat mengalami kerusakan.
Pelantikan empat pejabat JPT Pratama.
Investasi Harus Berdampak pada PAD dan Tenaga Kerja Lokal
Beralih ke sektor penanaman modal, Kepala DPMPTSP yang baru Drs. Nugroho diminta untuk membangun kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam menyelaraskan regulasi Lahan Baku Sawah (LBS) dengan tata ruang wilayah bersama Dinas PUPR.
Bupati juga mengingatkan pentingnya edukasi bagi calon investor agar memeriksa status zonasi tanah (hijau, oranye, atau merah) sebelum melakukan transaksi pembelian lahan. Terkait arah kebijakan investasi, Pemkab Nganjuk menyatakan sikap selektif dengan memprioritaskan investor yang bergerak di bidang padat karya.
”Kita mengutamakan investasi yang padat karya, seperti industri sepatu, agar mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal dari warga Nganjuk sendiri,” jelasnya.
RSUD Fokus Melayani, Bukan Sekadar Mengurus.
Selain sektor infrastruktur, pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian serius dalam pelantikan ini. Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk yang baru dilantik Dr. Lenny Buana Wuriningtyas. Bupati menyampaikan pesan mendalam terkait orientasi kerja di lingkungan fasilitas kesehatan milik daerah tersebut. Bupati menegaskan bahwa esensi utama dari keberadaan RSUD adalah memberikan pelayanan yang prima dan humanis kepada masyarakat, bukan sekadar terjebak dalam urusan birokrasi atau administratif.
“Fungsi utama RSUD adalah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan penanganan medis, bukan sekadar ‘mengurus’ hal-hal administratif yang kaku. Ubah pola pikir, utamakan kenyamanan dan keselamatan pasien warga Nganjuk,” pesan Bupati.
Empat Pejabat eselon II yang baru di lingkup Pemda Nganjuk
BKPSDM Siapkan Moratorium Pegawai demi Target 2027
Sementara itu, tantangan besar juga diletakkan di pundak pejabat baru di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Agus Heri Widodo, S.Sos. Guna menjaga stabilitas dan kesehatan fiskal daerah, Pemkab Nganjuk bersiap mengambil langkah strategis terkait penataan jumlah aparatur sipil negara.
Bupati menginstruksikan BKPSDM untuk mulai merancang skema moratorium atau pembatasan penerimaan pegawai baru. Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret dan mitigasi dini agar Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat memenuhi mandat regulasi nasional terkait porsi belanja daerah.
“Kita harus melakukan moratorium pegawai secara cermat. Targetnya, pada tahun 2027 nanti, porsi belanja pegawai kita harus mampu ditekan dan dikendalikan maksimal di angka 30 persen dari total belanja daerah,” pungkasnya.
Menutup arahannya, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Nganjuk tengah tancap gas melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang diselaraskan dengan RPJMD. Langkah ini diperkuat dengan koordinasi intensif bersama pemerintah pusat untuk mengajukan usulan perbaikan sejumlah ruas jalan dan jembatan di Nganjuk melalui skema penganggaran pusat. [end.hel].
