DPRD Surabaya, Bhirawa.
Rencana Pemkot Surabaya meminjam uang atau hutang ke pihak luar untuk merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kota Surabaya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, pinjaman sebesar Rp5,6 triliun harusnya relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan warga kota Surabaya.
Yona menyatakan dukungannya selama pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar vital. Ia menekankan pentingnya pembicaraan dan diskusi matang sebelum realisasi pinjaman dilakukan.
Beberapa catatan penting yang disampaikan Yona antara lain:
o Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Kekurangan sarana dan prasarana, seperti mobil patroli dan alat rescue, yang harus segera diatasi.
o Depo Arsip di Dukuh Kupang: Memerlukan perbaikan fasilitas dan peningkatan kualitas pendingin ruangan.
o Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil): Kekurangan server yang berpotensi menghambat pelayanan publik.
Selain itu, Yona menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk memastikan layanan kesehatan gratis bagi warga Surabaya dapat terwujud dengan baik.
“Pinjaman yang diajukan Pemkot harus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.
Meski mendukung proyek besar seperti Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT), dan pembangunan rumah sakit di wilayah selatan, Yona mengingatkan agar kebutuhan mendesak tetap menjadi prioritas utama.
Ia berharap Pemkot Surabaya dapat menyeimbangkan pembangunan proyek-proyek strategis dengan peningkatan fasilitas publik yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“DPRD akan terus mengawal agar setiap program pembangunan berjalan dengan baik dan membawa manfaat nyata bagi warga Surabaya,” pungkasnya
“Jangan sampai pinjaman dana sebesar itu mengesampingkan hal-hal yang sebenarnya vital tapi tidak nampak, nampaknya ketika sudah terjadi baru dikerjakan,” ujar tambah Yona. [dre.hel]