Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono
DPRD Jatim, Bhirawa. – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono menyoroti komposisi belanja APBD Jatim 2027 yang dinilai belum berpihak optimal pada pembangunan. Pasalnya, dari total belanja daerah Rp27,637 triliun, porsi belanja modal hanya sekitar 6,1 persen.
Deni menilai dominasi belanja rutin perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, APBD harus memberikan ruang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
“Yang harus menjadi perhatian bukan hanya besarnya anggaran, tetapi bagaimana komposisinya. APBD harus mampu memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Jangan sampai belanja rutin terlalu mendominasi, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat belum terakomodasi secara optimal,” katanya usai rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Rabu (11/11).
Dalam dokumen APBD 2027, penambahan belanja sekitar Rp213,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal hampir seluruhnya terserap untuk belanja operasi. Sementara tambahan belanja modal hanya sekitar Rp1 miliar.
“Belanja daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Anggaran tidak cukup hanya terserap, tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain komposisi belanja, PDIP menyoroti lemahnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target pendapatan daerah ditetapkan Rp26,546 triliun atau naik Rp138,112 miliar dari Nota Keuangan awal. Namun, kenaikan tersebut seluruhnya bersumber dari transfer pemerintah pusat.
Sebaliknya, target PAD justru turun Rp20,255 miliar dibandingkan usulan awal. Bahkan, jika dibandingkan APBD Perubahan 2026, pertumbuhannya hanya sekitar 0,2 persen.
“Ketergantungan terhadap dana transfer harus menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD secara terukur, tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha,” ujar Deni.
PDIP juga mengingatkan risiko pembiayaan defisit APBD 2027 sebesar Rp1,091 triliun yang direncanakan ditutup menggunakan proyeksi SiLPA 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Menurut Deni, pemerintah harus menyiapkan skenario apabila realisasi SiLPA tidak sesuai perkiraan.
Sorotan berikutnya menyangkut penurunan anggaran Inspektorat Provinsi Jatim sebesar 28,03 persen, dari Rp92,669 miliar menjadi Rp66,696 miliar. Padahal, penguatan pengawasan dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
“Penguatan pengawasan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas belanja daerah. Jangan sampai anggaran pengawasan justru berkurang ketika tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi,” pungkasnya.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan tetap menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disertai enam rekomendasi strategis, meliputi penyelarasan dokumen anggaran, antisipasi risiko fiskal, perbaikan komposisi belanja, peningkatan kesiapan program dan penyerapan anggaran, penetapan target hasil terukur, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas.
PDIP berharap rekomendasi tersebut tidak sekadar menjadi catatan paripurna, tetapi benar-benar ditindaklanjuti Pemprov Jatim dalam pelaksanaan APBD 2027. [geh*]
