DPRD Kabupaten Mojokerto, Bhirawa. – DPRD Kabupaten Mojokerto kembali menggelar rapat paripurna, kali ini membahas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bertempat di Gedung Graha Whiceza, Kantor DPRD setempat, Kamis (5/11/2026).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Khoirul Amin, S.Sos. Dalam penjelasannya bahwa Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu, pada pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto mengenai rancangan Perda dimaksud disampaikan oleh 9 (Sembilan) Fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto, yaitu:
- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
- Fraksi NasDem;
- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Fraksi Partai Golongan Karya;
- Fraksi Partai Demokrat;
- Fraksi GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya);
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
- Fraksi Persatuan Amanat Indonesia (PANDO).
- Pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto yang membahas agenda seperti jawaban Bupati terkait Raperda APBD 2027 dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berlangsung dengan kondusif, lancar, serta dihadiri lengkap oleh unsur pimpinan dewan, anggota, dan eksekutif.
“Alhamdulillah, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto telah berjalan dengan lancar dan kondusif. Hal tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik, kedewasaan berpolitik, serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota dewan dan pihak eksekutif untuk mengutamakan kepentingan masyarakat.
Suasana yang kondusif seperti ini sangat penting agar setiap pengambilan keputusan, baik terkait legislasi, penganggaran, maupun pengawasan, dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” jelasnya. [adv.min]
