Pemkot Mojokerto, Bhirawa. – Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Berbagai inovasi pelayanan informasi dikembangkan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi sekaligus mengetahui kinerja pemerintah.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan. Lebih dari itu, transparansi menjadi sarana membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Sejumlah inovasi telah dilakukan Pemkot Mojokerto untuk memperluas jangkauan informasi publik. Salah satunya melalui program KIP Goes to School yang melibatkan generasi muda sebagai agen literasi informasi. Program tersebut telah menjangkau 11 sekolah di Kota Mojokerto.
Selain itu, terdapat PPID Award yang melibatkan 32 perangkat daerah dan 18 kelurahan. Program ini menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi di seluruh lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
Penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui Mobil Videotron yang berkeliling ke sejumlah titik keramaian untuk menyampaikan berbagai informasi publik kepada masyarakat.
Sementara itu, Tourism Information Center (TIC) dikembangkan untuk memudahkan wisatawan mendapatkan informasi mengenai destinasi wisata, kuliner, hingga produk UMKM lokal. Layanan tersebut telah terhubung dengan 100 mitra UMKM dan jasa lokal serta 18 kelompok sadar wisata di seluruh kelurahan.
Tidak hanya mengandalkan inovasi digital, Pemkot Mojokerto juga memberikan perhatian terhadap akses informasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Berbagai fasilitas disiapkan untuk mendukung kemudahan akses tersebut, mulai dari juru bahasa isyarat, guiding block, lift braille, fitur suara pada website, hingga fasilitas khusus di Mal Pelayanan Publik Gajah Mada.
Menurut Ning Ita, berbagai inovasi tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan hak atas informasi secara mudah dan merata.
Ia ingin masyarakat mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan secara transparan dan berintegritas.
“Kami ingin ini menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh masyarakat kami. Bahwa Pemerintah Kota Mojokerto ini memiliki komitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan, penggunaan anggaran secara berintegritas dan itu diketahui oleh publik,” tuturnya.
Ning Ita meyakini, keterbukaan informasi yang dijalankan secara konsisten akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan.
Dengan adanya kepercayaan publik, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat aktif dalam setiap program dan kegiatan pemerintah.
“Sehingga dengan begitu tentu tingkat kepercayaan masyarakat kami terhadap kehadiran pemerintah ini akan semakin kuat. Dan ketika itu tercapai, maka saya yakin, saya optimis program apa pun yang kita buat, yang kita rencanakan itu pasti akan mudah untuk diterima oleh masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam setiap program dan kegiatan pemerintah juga pasti akan tinggi karena mereka punya tingkat kepercayaan atau trust terhadap kehadiran kami sebagai pemerintahan di Kota Mojokerto,” pungkasnya.
Komitmen tersebut juga diperkuat melalui penyusunan regulasi, pembinaan berkala, evaluasi terhadap perangkat daerah, serta dukungan anggaran.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkot Mojokerto terus mendorong agar keterbukaan informasi tidak berhenti sebagai capaian penilaian semata. Namun, benar-benar menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bagian penting dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. [oky.dre]
