Oleh:
Moh. Zuhdi
Dosen Komunikasi Politik Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Madura; Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (DPD ASKOPIS) Jawa Timur.
Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan
Hati tergetar menampak kering rerumputan
Perjalanan ini pun seperti jadi saksi
Gembala kecil menangis sedih,
ho-ho-ho-ho
Lirik lagu bait kedua dengan judul “Berita kepada Kawan” karya Ebiet G. Ade inimenghadirkan gambaran tentang alam yang menyisakan kesedihan dan manusia yang menjadi saksi penderitaan. Di balik nuansa tersebut, ada pesan yang relevan untuk direnungkan, bencana bukan sekadar peristiwa alam, melainkan juga pengalaman kemanusiaan yang menuntut kepedulian dan tindakan nyata.
Ketika banjir merendam permukiman, kebakaran hutan dan lahan meluas, atau gunung api mengancam wilayah sekitarnya, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar kabar tentang apa yang terjadi. Mereka perlu mengetahui wilayah yang berbahaya, jalur evakuasi, kondisi terkini, dan tindakan yang harus dilakukan.
Di sinilah informasi memegang peranan penting. Bencana tidak hanya menguji kemampuan pemerintah mengevakuasi korban dan menyalurkan bantuan, tetapi juga menguji kemampuannya menyampaikan informasi yang cepat, akurat, mudah dipahami, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam situasi darurat, informasi bukan sekadar pelengkap penanganan bencana, melainkan bagian penting dari upaya menyelamatkan nyawa.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun manusia, serta menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Karena itu, penanggulangan bencana tidak cukup berhenti pada pemadaman api, evakuasi, atau distribusi bantuan. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang memungkinkan mereka memahami ancaman dan mengambil keputusan secara tepat.
Dalam perspektif komunikasi risiko, informasi yang baik bukan sekadar pengumuman tentang suatu kejadian. Informasi harus membantu masyarakat memahami apa yang sedang terjadi, siapa yang berpotensi terdampak, dan apa yang perlu dilakukan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melalui pedoman Communicating Risk in Public Health Emergencies (2018), menekankan pentingnya komunikasi yang membantu masyarakat memahami ancaman dan mengambil tindakan perlindungan. Meskipun pedoman tersebut secara khusus membahas kedaruratan kesehatan masyarakat, prinsipnya relevan untuk komunikasi kebencanaan.
Ketika Bencana Menjadi Persoalan Komunikasi
Besarnya tantangan kebencanaan di Indonesia terlihat dari kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Dalam laporan perkembangan situasi pada 1 Oktober 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas indikatif lahan terbakar di Kalimantan Barat mencapai sekitar 38.310,86 hektare hingga 28 September 2026. Laporan tersebut juga mencatat tambahan sekitar 24,84 hektare lahan terbakar pada 29 September, dengan sekitar 22,5 hektare telah berhasil dipadamkan dan sisanya masih ditangani.
Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya persoalan yang harus ditangani. Namun, luas lahan terbakar saja belum cukup menggambarkan seluruh risiko yang dihadapi masyarakat. Informasi tentang arah penyebaran api, kondisi kualitas udara, wilayah yang berpotensi terdampak, perkembangan pemadaman, dan langkah perlindungan warga sama pentingnya.
Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah telah menyampaikan informasi, melainkan apakah informasi itu sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dapat dipahami, dan memberikan petunjuk tindakan yang jelas. Peringatan kebakaran, misalnya, perlu menjelaskan lokasi dan waktu kejadian, wilayah yang berpotensi terdampak, serta tindakan yang harus dilakukan warga. Laporan mengenai luas lahan terbakar penting untuk menggambarkan skala kejadian, tetapi belum tentu cukup untuk membantu masyarakat menentukan langkah keselamatan.
Di sinilah komunikasi kebencanaan perlu ditempatkan sebagai bagian dari mitigasi dan respons bencana. Informasi yang terlambat, tidak lengkap, atau sulit dipahami dapat menghambat pengambilan keputusan. Sebaliknya, informasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti membantu masyarakat mengenali ancaman serta menentukan langkah perlindungan.
Media Sosial: Membantu atau Membingungkan?
Tantangan komunikasi kebencanaan semakin kompleks ketika informasi bergerak melalui media sosial. Video kebakaran, banjir, longsor, dan erupsi dapat menyebar melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan WhatsApp dalam hitungan menit. Laporan warga di lokasi kejadian bahkan dapat beredar sebelum lembaga berwenang menyampaikan penjelasan lengkap.
Perubahan ini tidak selalu berdampak negatif. Media sosial dapat mempercepat penyebaran peringatan, memperlihatkan kondisi lapangan, menghubungkan korban dengan bantuan, dan membangun solidaritas. Namun, kecepatan yang sama juga membuka ruang bagi informasi keliru. Rekaman lama dapat diunggah kembali seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Lokasi dan waktu peristiwa bisa tidak dicantumkan, sementara dugaan yang belum terverifikasi telanjur dianggap sebagai fakta.
Kajian Hornmoen dan Backholm (2018) tentang komunikasi krisis dan risiko melalui media sosial menunjukkan pentingnya keterlibatan beragam aktor, mulai dari pengelola krisis, petugas tanggap darurat, jurnalis, hingga warga dan korban. Media sosial bukan sekadar saluran penyebaran pesan resmi, melainkan juga ruang tempat masyarakat berbagi pengalaman, menyampaikan kebutuhan, dan membentuk pemahaman mengenai situasi darurat.
Karena itu, komunikasi kebencanaan tidak cukup hanya mengandalkan unggahan pengumuman resmi. Lembaga terkait perlu memahami bagaimana informasi beredar dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Ketika video dramatis lebih cepat menarik perhatian daripada penjelasan teknis, informasi keselamatan harus disajikan dalam format yang mudah ditemukan, dipahami, dan dibagikan tanpa kehilangan ketepatan.
Di sisi lain, media massa memiliki tanggung jawab untuk memeriksa sumber, waktu, dan lokasi rekaman sebelum menyiarkannya. Masyarakat juga perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi sebelum meneruskan pesan. Dalam keadaan darurat, membagikan informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan kepanikan atau mengarahkan warga pada tindakan yang keliru.
Jangan Kalah Cepat dari Informasi Keliru
Karena itu, komunikasi kebencanaan perlu dibangun melalui tiga tahap. Sebelum bencana, pemerintah harus menyiapkan protokol peringatan, peta risiko, jalur evakuasi, dan pesan keselamatan yang mudah dipahami. Ketika bencana berlangsung, informasi harus diperbarui secara berkala, mencantumkan waktu dan lokasi kejadian, sumber data, serta tindakan yang perlu dilakukan masyarakat. Setelah keadaan darurat mereda, evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah informasi telah menjangkau warga dan membantu mereka mengambil keputusan yang tepat.
Upaya tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. BNPB dan BPBD perlu memperkuat koordinasi dengan instansi teknis, pemerintah daerah, media massa, dan komunitas setempat. Media bertanggung jawab memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, sedangkan masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber, tanggal, dan lokasi informasi sebelum meneruskannya. Pemerintah juga harus membuka ruang bagi laporan warga, menjawab pertanyaan, dan mengoreksi informasi yang keliru secara transparan.
Ukuran keberhasilan komunikasi kebencanaan bukan sekadar banyaknya pengumuman yang dipublikasikan atau luasnya jangkauan unggahan di media sosial. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat memahami ancaman, mengetahui tindakan yang harus dilakukan, dan dapat mengakses informasi ketika keselamatan mereka dipertaruhkan.
———— *** ————–
