Pasuruan Raya, Bhirawa. – Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan rutin memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah proaktif itu dinilai mendesak dilakukan menyusul adanya penyesuaian data penerima bantuan oleh pemerintah agar tidak berujung pada kendala saat membutuhkan layanan medis.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Kemas Rona Kurniawansyah, menyampaikan penyesuaian kepesertaan PBI JK ini merupakan bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola pemerintah melalui instansi terkait.
Data tersebut kini menjadi fondasi utama dalam menentukan warga yang berhak menerima subsidi iuran jaminan kesehatan.
“Kami mengajak masyarakat Pasuruan dan Probolinggo, khususnya peserta PBI JK, untuk lebih proaktif memeriksa status kepesertaannya. Jangan sampai baru mengetahui status kepesertaan tidak aktif ketika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan,” tandas Kemas, Kamis (12/11).
Ia merinci, bagi masyarakat yang berada pada kelompok desil 6-10 namun kondisi ekonomi riilnya masih tergolong miskin atau kurang mampu, pemerintah membuka ruang pengajuan pembaruan data apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
“Bila kenyataan masih miskin atau kurang mampu, bisa mengajukan perubahan sehingga bisa tercover kembali,” kata Kemas.
Pemerintah memberikan batas waktu selama 90 hari bagi masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi melalui kantor desa, kelurahan, maupun Dinas Sosial setempat.
Selain itu, status sosial ekonomi tersebut juga dapat dicek secara mandiri melalui laman Cek Bansos Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id/.
Di sisi lain, bagi warga yang kondisi ekonominya dinilai telah mampu untuk membayar iuran secara mandiri, BPJS Kesehatan menyarankan agar mempertimbangkan perpindahan segmen kepesertaan demi menjaga kesinambungan perlindungan JKN.
Kemas menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci utama agar subsidi iuran dari negara benar-benar tepat sasaran. Koordinasi antara warga dan instansi pemerintah sangat diperlukan apabila ditemukan data yang tidak sinkron.
“Apabila masyarakat merasa kondisi sosial ekonominya belum sesuai dengan data yang tercatat, silakan menyampaikan pengajuan pembaruan melalui pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial,” imbuh Kemas.
Bagi peserta PBI JK yang kepesertaannya terlanjur nonaktif, pemerintah tetap menyediakan mekanisme reaktivasi atau pengaktifan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Fasilitas itu dapat dimanfaatkan oleh peserta yang masih berada dalam periode enam bulan sejak penonaktifan maupun mereka yang mendesak memerlukan pelayanan kesehatan. [hil.hel]
