Kota Batu, Bhirawa – Pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Kelurahan Songgokerto – Desa Sumberejo yang ada di Kecamatan/ Kota Batu masih menyisakan polemik hingga saat ini. Hal ini berkaitan alih status kepemilikan lahan/ tanah yang dijadikan jalan tembus. Alih status ini ternyata belum tuntas sehingga warga melakukan blokade jalan tembus sebagai bentuk tuntutan kepastian pemberian ganti rugi.
Tuntutan ganti rugi ini berasal dari warga yang mengklaim lahannya ikut digunakan untuk pembangunan jalan tembus. Salah satu pemilik tanah, Suwondo mengaku memiliki lahan pertanian seluas 350 meter persegi yang juga digunakan untuk badan jalan tembus tersebut.
Namun hingga saat ini ia belum menerima ganti rugi. Karena itu Suwondo melalui kuasa hukumnya, Suparmin menuntut kepastian ganti rugi kepada Pemkot Batu. Karena ia menilai pemerintah daerah adalah penyelenggara proyek pembangunan jalan tembus tersebut.
Suparmin mengatakan telah ada upaya menyelesaikan masalah ini melalui jalan musyawarah. “Namun upaya tersebut hingga saat ini tidak membuahkan hasil,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Sebagai bentuk protes dan runtutan ganti rugi, pihak Suwondo akhirnya melakukan pemblokadean. Di jalan tembus tersebut mereka memasang palang bambu dan tumpukan bongkahan batu persis di tengah jalan. Akibatnya, kendaraan roda empat tidak dapat melintas, sementara pengendara roda dua membuat jalur darurat dengan memanfaatkan tepi area persawahan di sisi jalan tembus.
Kini polemik lahan dan status aset jalan tembus masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari pihak Pemkot. Pihak Suwondo juga menolak ketika diarahkan untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada Ponpes Al-Izzah yang keberadaannya tak jauh dari lokasi jalan tembus. Karena di awal pembangunan proyek diketahui bahwa tanah tersebut adalah milik Pknpes Al-Izzah.
Dikatakan Kepala Bidang Bina Marga, DPUPR Kota Batu, Eko Setiawan bahwa pada rapat terakhir bersama Bagian Hukum Pemkot Batu belum menghasilkan keputusan terkait penyelesaian masalah ini.
DPUPR menyatakan bahwa pembangunan jalan tembus dilaksanakan setelah pihak yang menyatakan memiliki lahan menyampaikan persetujuan. Ybs menyetujui jika tanah tersebut akan digunakan untuk fasilitas umum berupa jalan umum (jalan tembus).
“Pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan dapat menunjukkan bukti kepemilikan. Karena tidak ada penolakan saat rencana pembangunan disampaikan, DPUPR kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai program yang telah direncanakan,” ujar Eko.
Namun, ketika proyek telah berjalan muncul masalah terkait status kepemilikan tanah. Padahal di awal ada pernyataan bahwa yang mempunyai lahan yang kini dibangun jalan tembus adalah Ponpes Al-Izzah.
“Dan dari pihak Ponpes Al Izzah saat itu tidak ada penolakan. Kami juga tidak paham ada apa antara Al-Izzah dengan warga,” ungkap Eko.
Ia mengakui, DPUPR tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam terkait nama yang tercantum dalam sertifikat tanah. Karena pemeriksaan lebih lanjut mengenai status kepemilikan tanah dan dokumen pertanahan menjadi kewenangan pihak lain.
DPUPR sebagai pelaksana pembangunan berpegang pada pernyataan bahwa lahan tersebut merupakan milik Ponpes Al-Izzah. Dan pihak ponpes telah menyetujui bahwa lahan tersebut akan dijadikan jalan umum.
“Al-Izzah menyatakan yang punya lahan dan kami tidak bertanya sampai mendalam apakah itu klaim atau seperti apa, namun yang pasti mereka menyatakan bahwa tanah itu adalah milik mereka,” jelas Eko.
Adapun pemeriksaan lebih lanjut mengenai status kepemilikan tanah dan dokumen pertanahan sudah bukan kewenangan DPUPR. Pemeriksaan tersebut menjadi kewenangan pihak lain, termasuk pemerintah desa.
Di sisi lain, polemik ini juga berdampak pada status jalan tembus yang hingga kini belum tercatat sebagai aset resmi Pemkot Batu. Karena proses pencatatan aset membutuhkan tahapan administrasi, termasuk proses balik nama dan kelengkapan dokumen pertanahan. [nas.kt]
