Anggota DPD RI/MPR RI, Sudirman Haji Uma
MPR RI Jakarta. Bhirawa. – Anggota DPD RI/MPR RI, Sudirman Haji Uma, menegaskan polemik terkait jabatan Wakil Presiden harus segera diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Ia menyebut Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 telah bersifat final dan tidak boleh menjadi polemik berkepanjangan.
Putusan tersebut menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Hal itu disampaikan Senator Haji Uma pada Rabu (11/11/2026), seraya meminta seluruh pihak menghormati putusan hukum yang telah ditetapkan.
“Putusan MA itu final. Tidak boleh bertele-tele,” tegas Haji Uma.
Menurutnya, terdapat dua mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pertama, Wakil Presiden mengundurkan diri secara terhormat. Jika jabatan Wakil Presiden kosong, pengisian dilakukan oleh MPR melalui pemilihan dari dua calon yang diusulkan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Haji Uma menilai pengunduran diri secara sukarela merupakan langkah yang elegan dan bijaksana dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan.
“Kita menghargai kalau sang Wakil Presiden mundur dengan hormat. Itu sikap kenegarawanan,” ujarnya.
Kedua, apabila Wakil Presiden tidak mengundurkan diri, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yakni melalui tahapan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga MPR.
Ia menjelaskan, DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran, kemudian MK melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan konstitusi. Selanjutnya, keputusan akhir mengenai pemberhentian berada pada MPR.
“Kalau proses pemakzulan nanti dilakukan oleh MPR, itu sistem yang sudah pasti. Bukan kudeta, itu konstitusi,” kata Haji Uma.
Haji Uma juga meminta agar kabar mengenai rencana pengunduran diri Wakil Presiden yang mencuat pada 10 November 2026 segera diperjelas melalui pernyataan resmi. Menurutnya, ketidakpastian yang terus berlarut dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Proses ini harus segera berjalan. Mundur terhormat lebih elegan, tapi kalau harus dimakzulkan, biarlah MPR yang memutus,” tutup Haji Uma. [ira.hel].
