DPRD Kabupaten Pasuruan, Bhirawa. – DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Pemkab Pasuruan menyepakati pengesahan dua rancangan peraturan daerah (raperda) strategis non-APBD Tahun Anggaran 2026.
Kedua beleid tersebut mengatur penataan ulang skema pajak dan retribusi daerah yang disertai perlindungan terhadap lahan pangan, serta penetapan batas maksimal penambahan penyertaan modal bagi badan usaha milik daerah (BUMD).
Kesepakatan bersama itu dicapai dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kabupaten Pasuruan di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (12/11) petang.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H Samsul Hidayat tersebut dihadiri 37 dari total 50 anggota dewan sehingga dinyatakan memenuhi kuorum.
Hadir pula Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo, Wakil Bupati (Wabub) Pasuruan, HM Shobih Asrori, serta Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko.
Samsul Hidayat menekankan, penetapan kedua regulasi itu adalah wujud pelaksanaan fungsi legislasi dewan yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi memperkuat fondasi fiskal daerah.
Sebelum memasuki agenda persetujuan legislasi, peserta sidang terlebih dahulu mengheningkan cipta dan memperingati Hari Pahlawan 2026 sebagai pengingat semangat pengabdian aparatur pemerintahan dalam melayani publik.
Dalam laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang dibacakan juru bicaranya, Sugianto, regulasi pertama yang disahkan adalah Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Beleid itu memuat 13 poin ketentuan pokok yang disusun untuk menyeimbangkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan perlindungan daya beli masyarakat.
Salah satu poin krusial dalam perubahan aturan tersebut adalah penataan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara berjenjang.
Di dalamnya, pemerintah daerah menyisipkan kebijakan afirmatif berupa keringanan tarif khusus bagi lahan produksi pangan dan sektor peternakan. Langkah ini diambil untuk melindungi petani dan peternak lokal sekaligus menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Pasuruan.
Selain sektor pangan, regulasi baru itu mempertegas pengecualian obyek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Fasilitas sosial, tempat ibadah, serta jalan umum dipastikan bebas dari pungutan retribusi agar tidak membebani aktivitas sosial dan keagamaan warga.
Sementara untuk layanan publik lainnya, penyesuaian tarif retribusi dirancang proporsional dengan standar peningkatan mutu layanan pemerintah.
“Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sugianto di hadapan forum paripurna.
Ia menambahkan, draf perubahan perda pajak dan retribusi ini telah melalui proses panjang lintas instansi, mulai dari harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga evaluasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri sebelum akhirnya disetujui bersama.
Adapun regulasi kedua yang turut disahkan adalah Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal BUMD.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto, memaparkan bahwa hingga tahun anggaran 2025, akumulasi penyertaan modal nyata Pemkab Pasuruan yang telah disetorkan kepada BUMD tercatat mencapai Rp 101,54 miliar (tepatnya Rp 101.548.438.206).
Dana investasi daerah yang telah tertanam tersebut tersebar di sejumlah entitas, antara lain PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) sebesar Rp 11,15 miliar, PT Peseroda Pasuruan Lestari Jaya senilai Rp 42,48 miliar, serta PT BPR Mina Mandiri sebesar Rp 4,4 miliar.
Melalui perda yang baru disetujui, DPRD dan Pemkab Pasuruan menetapkan batas maksimal (plafon) penambahan penyertaan modal lanjutan untuk empat BUMD strategis.
Rincian plafon tersebut meliputi Perumda Air Minum Giri Nawatirta maksimal sebesar Rp 236,04 miliar, PT Pasuruan Lestari Jaya sebesar Rp 122,48 miliar, PT BPR Mina Mandiri sebesar Rp 8 miliar, serta PT BPR Jatim sebesar Rp 2 miliar.
Meski memberikan lampu hijau terhadap plafon investasi tersebut, Pansus II memberikan catatan pengawasan yang ketat.
Pencairan dana penyertaan modal dilarang dilakukan sekaligus, melainkan wajib disalurkan secara bertahap dengan menyesuaikan kapasitas fiskal APBD dan hasil evaluasi kesehatan keuangan masing-masing perusahaan.
“Setiap tahapan pencairan wajib didahului analisis investasi independen. Kami merekomendasikan agar penambahan modal ini wajib berbanding lurus dengan peningkatan dividen bagi APBD serta perbaikan kualitas pelayanan dasar masyarakat,” jelas Sugiarto.
Usai seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuan secara bulat, sidang dilanjutkan dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 2026 oleh H Samsul Hidayat, disusul penandatanganan naskah persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Pasuruan.
Menanggapi catatan kritis legislatif, Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo memastikan jajaran eksekutif akan menjadikan seluruh rekomendasi pansus dan Bapemperda sebagai pedoman utama dalam mengeksekusi kedua perda tersebut.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh bahwa penyaluran penyertaan modal ini akan dilakukan secara bertahap dengan senantiasa memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kinerja BUMD,” ujar Mas Rusdi sapaan akrabnya.
Ia juga menegaskan penyesuaian skema pajak dan retribusi daerah telah dirancang berkeadilan tanpa membebani masyarakat kecil.
“Dengan sinergi ini, tentu penguatan instrumen fiskal dan tata kelola BUMD ini diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan serta pemerataan kesejahteraan warga Kabupaten Pasuruan,” papar Mas Rusdi. [hil.hel]
