Prabowo Sebut sebagai Kesatria, dan Negarawan
Jakarta, Bhirawa – Gibran Rakabumining Raka resmi menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11). Kepastian ini disampaikan langsung Presiden Republik Indonesia , Prabowo Subiyanto dalam konferensi pers yang dihadiri Gibran dan pimpinan MPR, DPR dan DPD RI di Sitana Merdeka.
Presiden Prabowo Subianto menilai keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sikap kesatria, penuh tanggung jawab dan negarawan.
“Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” kata Prabowo dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.
Prabowo mengatakan Gibran telah menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden saat bertemu dengannya pada Kamis pagi pukul 10.15 WIB.
Setelah itu, Gibran juga mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung.
Dengan berat hati, Prabowo mengaku menerima surat tersebut sekaligus menghormati dan mendukung keputusan yang diambil Gibran.
Menurutnya, keputusan Gibran tidak terlepas dari adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sistem konstitusional Indonesia berdasarkan putusan hukum yang ada.
Kepala Negara menjelaskan Gibran selama ini meyakini telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, sistem pendidikan di luar negeri memiliki perbedaan dengan sistem pendidikan di Indonesia.
“Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa dan negara, rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gibran selama mendampinginya, mulai dari masa kampanye hingga dua tahun pemerintahan berjalan.
Dirinya mengatakan sejak awal pemerintahan telah memberikan tugas kepada Gibran untuk turun langsung ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, guna memeriksa pelaksanaan program-program pemerintah.
Sementara itu, Prabowo berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional, pembenahan regulasi, penertiban penyelewengan, serta perbaikan sistem ekonomi. Dia juga memberikan perhatian terhadap situasi global yang diwarnai konflik dan peperangan.
Presiden menilai pembagian tugas tersebut membuatnya terbantu dalam menjalankan pemerintahan.
Dia menyebut Gibran telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota dalam dua tahun terakhir, serta melakukan pengecekan dan peninjauan terhadap 303 titik proyek pemerintah.
“Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah,” kata Prabowo.
Sebagai data, di Jawa Timur sendiri nama Gibran Rakabuining Raka memang cukup memberi kesan. Pasangan capres Prabowo Subianto- Gibran pada Pemilu Presiden tahun 2024 meraih kemenangan mutlak dengan menguasai 65,18% perolehan suara.
Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 16.716.603 suara atau sekitar 65,18% di Provinsi Jawa Timur.
Pasangan dengan nomor urut 2 ini bahkan jauh meninggalkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP dan pasangan Anies-Muhaimin dengan masing -masing perolehan di kisaran 17 persen.
Selama masa jabatannya, Wapres Gibran tidak melupakan Jawa timur sebagai salah satu basis pemenangannya . bahkan dalam enam bulan terakhir pria yang merupakan anak Presiden ke 7 RI, Jokowi ini menganjungi Jatim sebanyak empat kali untuk memantau sejumlah program dan proytek nasional.
Sebelumnya , Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui pimpinan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis siang, di tengah isu dirinya mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dan bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR dampak masalah ijazahnya sesuai.keputusan MK dan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA.
Gibran tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 11.15 WIB. Dia tiba menggunakan jas hitam dan dasi merah.
Ketika tiba di lobi, Gibran pun langsung berjalan masuk ke gedung parlemen tanpa mengucap sepatah kata apapun. Dia pun hanya menunjukkan gestur menyapa awak media yang menunggunya. Selanjutnya dia pun langsung naik ke lift menuju ke ruangan rapat MPR RI.
Sebelum Gibran tiba, sejumlah tim dari Sekretariat Wakil Presiden pun tampak sudah tiba terlebih dahulu di Kompleks Parlemen, Senayan.
Diketahui, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis ini sekitar pukul 11.00 WIB.
Habiburokhman menyampaikan hal itu di sela rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bersamaan dengan itu jadwal rapat peripurna DPR untuk fraksi-fraksi menyampaikan HMP pun akhirnya dibatalkan, karena Wapres Gibran sudah mengajukan pengunduran diri.
Sementara .anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin (Gus Khozin), mendorong percepatan pelaksanaan mekanisme konstitusional menyusul kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Langkah tersebut dinilai krusial guna menjamin kepastian hukum, serta menjaga stabilitas jalannya roda pemerintahan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
“Seluruh proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kami berharap mekanisme yang telah diatur dilakukan agar proses ketatanegaraan berlangsung tertib dan demokrasi tetap terjaga,” ujar Gus Khozin di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gus Khozin menjelaskan bahwa tata cara pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
“Kami menghormati keputusan dan sikap Gibran untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI. Apabila pengunduran diri tersebut benar-benar dinyatakan secara resmi dan diproses sesuai ketentuan konstitusi, maka Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menjadi tidak relevan untuk dilanjutkan karena telah kehilangan objek,” katanya.
Legislator asal Jember ini turut merujuk Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna digelar.
Dengan adanya proses konstitusional tersebut, usulan HMP yang sebelumnya digulirkan oleh 120 anggota DPR RI dinilai otomatis gugur secara hukum.
“Ketentuan dalam UU MD3 sudah sangat terang mengatur tenggat waktu pengusulan dua calon pengganti oleh Presiden kepada MPR. Kepastian prosedur ini penting agar transisi pengisian jabatan wakil kepala negara berlangsung mulus tanpa menimbulkan celah perdebatan hukum,” tegas Khozin.
Gus Khozin mengimbau seluruh elemen politik dan lembaga negara untuk menjaga kondusivitas ruang publik serta menghormati proses transisi yang berlangsung di parlemen. Kepatuhan penuh terhadap konstitusi dipandang sebagai instrumen utama dalam meredam kegaduhan politik di tengah masyarakat.
“Semua pihak harus menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya proses ini pada mekanisme ketatanegaraan yang sah. Stabilitas politik nasional harus tetap kita rawat bersama demi kelancaran pembangunan dan pelayanan kepada rakyat,” katanya. [ira.gat]
