Jombang, Bhirawa – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) memberikan sorotan terhadap kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan pelajar di Kabuh, Jombang beberapa waktu yang lalu. Dari kasus tersebut, GMNI Jombang mendesak agar Satgas MBG di Jombang untuk memastikan keselamatan anak.
“September Hitam mengajarkan kita untuk tidak membiasakan diri dengan luka. Ia adalah momentum untuk mengingat bahwa setiap persoalan kemanusiaan harus mendapatkan perhatian dan pertanggungjawaban, bukan justru dinormalisasi,” kata Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, Jumat (18/9/2026).
“Hari ini, kita kembali dihadapkan pada persoalan yang menyentuh hak paling mendasar, keselamatan dan kesehatan anak-anak,” tuturnya.
Menurut Daffa, kasus keracunan yang dialami ratusan pelajar dan guru SMPN 1 Kabuh, Jombang setelah mengkonsumsi MBG tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis dapur atau kesalahan penyedia makanan.
Apalagi kata Daffa, hasil pemeriksaan laboratorium yang diberitakan menunjukkan adanya kontaminasi bakteri pada sejumlah sampel makanan MBG yang dikonsumsi para korban.
“Bagi kami, peristiwa ini berpotensi menjadi persoalan pelanggaran HAM, khususnya ketika hak atas kesehatan, rasa aman, dan perlindungan anak tidak terlindungi sebagaimana mestinya,” ulas Daffa.
Namun tentunya, lanjut Daffa, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran HAM secara hukum tetap membutuhkan pemeriksaan dan proses dari lembaga yang berwenang.
“Yang menjadi pertanyaan kami adalah: seberapa serius negara memastikan bahwa program yang diberikan kepada rakyat benar-benar aman bagi rakyat?,” tanya dia.
Menurutnya, Program MBG tidak boleh hanya dihitung berdasarkan jumlah porsi yang tersalurkan.
“Keberhasilannya harus diukur dari apakah makanan tersebut aman dikonsumsi, proses pengolahan memenuhi standar, pengawasan berjalan, dan ketika terjadi persoalan, korban mendapatkan pemulihan serta pihak yang bertanggung jawab benar-benar dimintai pertanggungjawaban,” beber Daffa.
Dalam hal ini, GMNI Jombang secara khusus meminta Ketua Satgas MBG Jombang untuk tidak berhenti pada agenda evaluasi dan sidak administratif.
“Ketua Satgas MBG harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang di mana letak kegagalan pengawasan sehingga makanan yang dikonsumsi anak-anak dapat terkontaminasi?,” tanya dia lagi
Sebab imbuh Daffa, ketika pengawasan sudah menjadi tanggung jawab Satgas, maka temuan kontaminasi makanan tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa akan dilakukan evaluasi.
“Kami tidak sedang menolak tujuan baik dari program MBG. Justru kami berharap program ini dapat benar-benar menjadi instrumen pemenuhan hak masyarakat, bukan menghadirkan persoalan baru bagi mereka yang menerimanya,” tuturnya.
Lebih lanjut GMNI Jombang berharap, kasus ini menjadi momentum untuk membenahi sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan tidak ada lagi anak-anak yang harus membayar mahal sebuah program yang seharusnya memberikan manfaat.
“Sebab pada akhirnya, harapan terbesar kita sederhana, setiap anak dapat menerima makanan yang bergizi tanpa harus mempertaruhkan kesehatan dan keselamatannya,” pungkas Daffa.
Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan pelajar SMPN 1 Kabuh Jombang, beberapa waktu yang lalu mengalami gejala keracunan setelah makan makanan dari Program MBG. Sejumlah pelajar bahkan harus menjalani rawat inap di Puskesmas Kabuh, Jombang.
Kemudian, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa Udang Saus Padang pada makanan MBG itu mengandung Bakteri E. coli.
Kepala Dinkes Jombang dr. Hexawan Tjahja Widada mengatakan, hasil pemeriksaan yang keluar Jumat (11/9/2026) menemukan kandungan bakteri pada sejumlah sampel makanan dan air. Kandungan bakteri paling tinggi ditemukan pada sampel Udang Saus Padang.
“Paling agak lumayan di saus padang itu. Udang Saus padang itu E. coli-nya,” kata Hexawan, Selasa (15/9/2026) lalu.
Berdasarkan hasil uji laboratorium, kandungan E. coli pada sampel Udang Saus Padang mencapai 120 CFU per gram. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan sampel makanan lain yang diperiksa.
“Ya dari udang saus padang,” tegas Hexawan.
Sementara, dikonfirmasi terkait desakan dari GMNI Jombang, Kepala Satgas MBG Jombang yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo melalui pesan Whatsapp-nya menyampaikan, Satgas akan selalu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan hasilnya akan dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sebagai bahan evaluasi mulai dari kesediaan Sarpras dan menu MBG yang diberikan kepada penerima manfaat,” kata Agus Purnomo. [rif.kt]
