DPRD Jatim, Bhirawa – Pengalokasian anggaran Rp19 miliar untuk mendukung percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pansela di Trenggalek mendapat dukungan dari DPRD Jawa Timur.
Namun, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, mengingatkan agar proyek strategis tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan efektivitas jangka panjang.
Menurut Khusnul, pembangunan Pansela sejatinya telah memiliki grand design yang tertuang dalam regulasi pemerintah pusat. Karena itu, seluruh pihak perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres pembangunan yang telah berjalan selama ini.
“Kalau bicara Pansela atau JLS, prinsipnya kami di Komisi D tentu mendorong percepatan penyelesaiannya. Karena ini merupakan proyek strategis yang sudah memiliki grand design dan target yang jelas. Yang perlu dievaluasi sekarang adalah sejauh mana progresnya dan apa saja kendala yang masih dihadapi,” ujarnya saat ditemui usai rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (22/6/2026).
Politisi asal Fraksi NasDem tersebut menilai percepatan pembangunan jalur selatan membutuhkan pendekatan yang lebih masif melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah pusat, Pemprov Jatim hingga pemerintah kabupaten yang dilalui jalur Pansela.
Menurutnya, koordinasi lintas daerah menjadi penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penentuan trase atau jalur yang dinilai harus benar-benar efektif dan mempertimbangkan kondisi lapangan.
“Jangan sampai titik atau rute yang dipilih ternyata kurang efektif, padahal ada alternatif yang lebih baik. Ini harus dikaji matang agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal,” katanya.
Selain persoalan teknis, Khusnul juga menyoroti potensi konflik sosial yang kerap muncul dalam proses pembebasan lahan. Mulai dari persoalan harga ganti rugi hingga keberatan masyarakat terhadap jalur yang akan dibangun.
Karena itu, ia menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam melakukan komunikasi dan pendampingan kepada masyarakat terdampak.
“Pembebasan lahan ini selalu memiliki potensi konflik sosial. Bisa soal harga, bisa soal rute jalan yang melewati lahan warga. Maka pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan prosesnya berjalan baik dan tidak menimbulkan gejolak,” tegasnya.
Khusnul juga mengingatkan agar pembangunan Pansela memperhatikan dampaknya terhadap lahan produktif masyarakat. Ketika lahan pertanian dialihfungsikan menjadi jalan, pemerintah harus menyiapkan solusi yang jelas bagi masyarakat terdampak.
“Ketika lahan pertanian berubah menjadi infrastruktur jalan, harus ada solusi yang dipikirkan. Jangan sampai masyarakat kehilangan sumber penghidupan tanpa ada alternatif yang memadai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Khusnul menyoroti kondisi geografis jalur selatan Jawa Timur yang sebagian besar berada di kawasan perbukitan dan rawan bencana, termasuk longsor seperti yang kerap terjadi di wilayah Malang Selatan maupun Trenggalek.
Karena itu, ia meminta setiap pembangunan ruas baru harus berbasis kajian mitigasi bencana yang matang.
“Kita harus punya sinkronisasi antara grand design jalan dengan peta kebencanaan. Kalau ada trase yang berpotensi tinggi mengalami longsor atau bencana, maka harus dipertimbangkan apakah perlu mitigasi khusus atau bahkan pengalihan jalur,” jelasnya.
Menurutnya, efektivitas pembangunan tidak hanya dilihat dari cepatnya proyek selesai, tetapi juga dari ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang. Jangan sampai pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk jalan yang kemudian membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi akibat berada di kawasan rawan bencana.
Ia pun mendorong penggunaan teknologi konstruksi yang adaptif sesuai karakteristik medan serta melibatkan tenaga ahli dan konsultan profesional dalam setiap tahap pembangunan.
“Kontur wilayah selatan Jawa Timur sangat beragam. Karena itu konstruksi jalan harus adaptif terhadap kondisi lapangan. Kajian profesional dan teknologi yang tepat menjadi kunci agar pembangunan Pansela benar-benar kuat, aman, dan berkelanjutan,” pungkasnya. [geh.kt]
