Pasuruan, Bhirawa
Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi masa depan terus dipacu secara masif.
Langkah konkret ini diwujudkan melalui penguatan fondasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi salah satu episentrum kebijakan daerah.
Upaya akselerasi tersebut dimatangkan dalam forum Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor yang digelar di Auditorium Mpu Sindok, Kompleks Kantor Bupati Pasuruan, Kamis (11/6).
Rakor yang berlangsung dinamis tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo.
Tidak tanggung-tanggung, forum ini mengonsolidasikan seluruh elemen strategis penyokong program. Mulai dari Satuan Tugas (Satgas) MBG, jajaran Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), hingga para Mitra SPPG, tim pengawas hingga ahli gizi profesional di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Di hadapan ratusan elemen pemangku kepentingan tersebut, Bupati Pasuruan yang akrab disapa Mas Rusdi itu menyampaikan kesuksesan program MBG tidak boleh ditawar.
Evaluasi dan pengawasan harus berjalan setiap hari tanpa jeda. Untuk mengunci komitmen itu, Mas Rusdi secara langsung memimpin penandatanganan pakta integritas dengan perwakilan Mitra SPPG se-Kabupaten Pasuruan.
Langkah Pemkab Pasuruan tidak berhenti pada seremoni di atas kertas. Untuk memastikan standardisasi menu dan ketepatan distribusi, Mas Rusdi melakukan virtual launching fasilitas penunjang vital, yakni armada mobil operasional Satgas MBG dan Ruang Sekretariat Satgas MBG Kabupaten Pasuruan.
Keberadaan armada bergerak ini diproyeksikan sebagai instrumen inspeksi mendadak (sidak) dan monitoring mutu secara berkala.
Mas Rusdi menginstruksikan agar sinergitas antar sektor diperketat demi menutup celah terjadinya kendala teknis di lapangan.
Dirinya menekankan, sekecil apa pun dinamika atau kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan program di level bawah, hal tersebut wajib diselesaikan hari itu juga lewat terobosan yang taktis.
“Untuk Mitra SPPG maupun para Kepala SPPG, seluruh regulasi dan ketentuan yang telah digariskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) hukumnya wajib dipatuhi tanpa pengecualian. Hal ini penting agar program yang memiliki tujuan mulia ini tetap berjalan di atas koridor hukum dan aturan yang berlaku,” tegas Mas Rusdi.
Mas Rusdi memaparkan Satgas MBG dan mobil operasional merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (dual engine) dalam menjaga mutu makanan.
Satgas MBG Kabupaten Pasuruan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai ketua, diinstruksikan untuk bergerak mobile mengendarai armada tersebut guna menyisir dapur-dapur produksi SPPG.
“Selamat bertugas untuk segenap Satgas MBG. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh layanan, kebersihan sanitasi, hingga proses pengolahan di dapur-dapur SPPG benar-benar tegak lurus dengan parameter ketat yang telah ditetapkan BGN,” jelas Mas Rusdi.
Ekspansi program MBG di Kabupaten Pasuruan sejauh ini menunjukkan grafik performa yang sangat impresif.
Berdasarkan data pemetaan terbaru, penetrasi infrastruktur gizi di wilayah dengan julukan Pasuruan Maslahat ini telah menyentuh angka ratusan titik strategis demi menjangkau seluruh penerima manfaat hingga ke pelosok desa.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pasuruan, Aisha Rahma, memaparkan potret rill perkembangan infrastruktur tersebut.
Hingga pertengahan Juni ini, total sebanyak 130 unit SPPG telah resmi terdaftar di Kabupaten Pasuruan.
Dari total koridor yang direncanakan, sebanyak 109 unit SPPG di antaranya kini telah beroperasi secara penuh dan melayani kebutuhan masyarakat, sementara sisanya yang berjumlah 21 unit tengah dalam fase percepatan pembangunan fisik (on progress).
Aisha menggarisbawahi, terdapat tiga indikator sakral yang wajib dipenuhi tanpa toleransi agar sebuah satuan pelayanan dapat menyandang predikat sebagai SPPG ideal. Ketiga pilar tersebut meliputi kesiapan infrastruktur dapur, variasi serta kecukupan nutrisi menu yang disajikan, dan pemenuhan standar kelayakan higienitas.
“Jika salah satu dari ketiga komponen minimal ini diabaikan, dampaknya akan langsung berantai (domino effect). Mulai dari menurunnya kinerja para relawan di lapangan, hingga terganggunya akurasi pemilihan menu sehat. Oleh sebab itu, tiga aspek fundamental ini harus dijaga ketat,” urai Aisha.
Menutup pemaparannya, pihak BGN turut mengajak partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat luas untuk bertindak sebagai mata dan telinga pengawas eksternal.
Masyarakat diimbau tidak ragu dalam memberikan masukan konstrukif, kritik maupun aduan apabila mendapati kualitas menu yang dinilai menurun.
“Harapan besar kita bersama, ke depan program ini berjalan semakin presisi, logistik kian lancar dan anak-anak sebagai penerima manfaat semakin menyukai variasi menu sehat yang dihadirkan. Kalau ada catatan minor di lapangan, segera sampaikan ke kepala SPPG setempat agar langsung dievaluasi,” urai Aisha. [hil.gat]
