Pemkot Surabaya, Bhirawa. – CaKrA Muda Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, dan Pemerintah kota Surabaya Kamis (22/10/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk mendorong aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan persoalan yang melibatkan mantan kepala dinas dan kepala bidang (kabid) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Dalam aksi tersebut, CaKrA Muda Indonesia mendesak Kejati Jawa Timur agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku terhadap dugaan persoalan yang mereka soroti.
Founder CaKrA Muda Indonesia, Abdul Aziz menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, penegakan hukum diperlukan untuk memastikan setiap dugaan penyimpangan ditangani secara transparan dan profesional.
Selain itu, CaKrA Muda Indonesia juga menyoroti kepemimpinan Wali Kota Surabaya. Organisasi tersebut mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya program yang dinilai belum berjalan optimal.
“Evaluasi total terhadap kepemimpinan Wali Kota Surabaya perlu dilakukan, terutama terkait program-program yang belum berjalan serta persoalan ketimpangan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan,” ujar Aziz
CaKrA Muda Indonesia menilai Kepemimpinan wali kota Surabaya harus di Evaluasi terutama dalam program pemerintah, menurut Founder CaKrA Muda Indonesia Abdul Aziz penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah direncanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Aksi demonstrasi ini sekaligus menjadi bentuk penyampaian aspirasi agar pemerintah daerah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
CaKrA Muda Indonesia berharap Kejati Jawa Timur menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dengan melakukan telaah terhadap laporan maupun bukti yang tersedia.
Sementara itu, evaluasi program pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. [dre.hel]
