Surabaya, Bhirawa — Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Malang, Senin (19/10/2026) siang. Kegiatan ini diikuti bendahara KDKMP dari Kota Batu dan Kota Pasuruan sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia koperasi.
Kepala Diskop UKM Jawa Timur, Endy Alim Abdi Nusa, membuka kegiatan melalui sambungan daring (Zoom). Ia menegaskan pelatihan bendahara bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan fondasi agar KDKMP mampu berjalan sebagai badan usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
“Keberhasilan KDKMP tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik gerai. Kita harus memastikan koperasi memiliki kelembagaan yang kuat, SDM yang kompeten, tata kelola yang baik, serta kegiatan usaha yang berkelanjutan,” ujar Endy dalam sambutannya.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya mendukung Program Strategis Nasional KDKMP, yang berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDKMP dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapannya.
Endy menilai bendahara memegang peran strategis karena mengelola urat nadi operasional koperasi, mulai dari transaksi kas dan nonkas, administrasi keuangan, pencatatan akuntansi, jurnal dan buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan.
“Bendahara memastikan aktivitas keuangan koperasi tertib, tercatat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap transaksi harus mengalir dari bukti transaksi, pencatatan, laporan, informasi keuangan, hingga keputusan bisnis,” katanya.
Menurutnya, bisnis koperasi yang sehat membutuhkan empat hal: arah yang jelas, pengelolaan usaha, keuangan yang tertib, dan pengawasan. Bendahara, tegasnya, berada pada pilar ketiga tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan yang buruk bukan hanya persoalan administratif, tetapi dapat merusak kepercayaan anggota terhadap kelembagaan koperasi.
Kegiatan pelatihan dan sertifikasi diselenggarakan bersama LPK Naynau Jasa Utama. Materi disusun dalam empat modul dengan total 24 jam pelajaran.
Modul pertama membahas manajemen perkoperasian selama tiga jam pelajaran. Modul kedua membahas konsep dasar dan alur penyusunan akuntansi selama dua jam pelajaran. Modul ketiga menjadi porsi terbesar, yakni 11 jam pelajaran, membahas laporan keuangan KDKMP mulai dari kas, jurnal, buku besar, hingga laporan keuangan. Modul keempat membahas penggunaan laporan keuangan, termasuk analisis likuiditas, sisa hasil usaha (SHU), dan pajak koperasi selama delapan jam pelajaran.
“Kami berharap melalui pelatihan dan sertifikasi ini, bendahara KDKMP dapat bekerja secara profesional dan akuntabel serta memiliki kemampuan yang diakui,” ujar Endy.
Dalam paparannya, Endy juga menempatkan KDKMP sebagai simpul penghubung hulu-hilir ekosistem UMKM. Koperasi diharapkan tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Diskop UKM Jawa Timur, kata Endy, berencana memberdayakan UMKM melalui agregasi di KDKMP. Strategi tersebut dirangkum dalam formula 3K: kumpul, kemas, dan koneksi.
“Kumpul berarti menyatukan kapasitas dan standar produksi. Kemas berarti standardisasi dan branding, termasuk sertifikasi serta merek kolektif. Koneksi berarti menghubungkan UMKM dengan pasar dan pembiayaan berbasis purchase order,” jelasnya.
Ia mencontohkan Koperasi Kelurahan Merah Putih Tukang Kayu Banyuwangi yang telah mengembangkan merek dagang kolektif “Tukang Kayu” yang terdaftar di Kementerian Hukum. Koperasi tersebut juga menyiapkan tata kelola dan manajemen yang lebih profesional serta menjalin kerja sama dengan perbankan dan dunia usaha.
“Harapannya, KDKMP menjadi induk dari potensi ekonomi kelurahan dan pusat distribusi komoditas unggulan. Saya berharap Bapak/Ibu dapat mengambil inspirasi dari contoh ini,” ujarnya.
Endy menekankan bahwa KDKMP perlu memiliki struktur organisasi yang jelas. Rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi, dibantu pengawas dan pengurus, serta manajer yang menjalankan unit usaha. Bendahara berada di jajaran pengurus sehingga keputusan dan tanggung jawabnya melekat pada organisasi, bukan hanya pada pribadi.
Penguatan tersebut penting karena KDKMP dikembangkan sebagai koperasi berbasis potensi lokal, adaptif, dan berkelanjutan. Layanan yang dapat dikembangkan mencakup produk lokal, layanan anggota, simpan pinjam, pemasaran, dan logistik.
Program KDKMP sendiri diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan dan revitalisasi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Hingga Oktober 2026, Kementerian Koperasi mencatat 2.757 KDKMP telah menjalankan kegiatan usaha sejak 2025, dengan 85.427 transaksi tercatat pada 2026 bernilai total Rp208,64 miliar.
Endy berharap peserta tidak hanya menyelesaikan pelatihan, tetapi juga menerapkan kompetensi yang diperoleh dalam pengelolaan koperasi masing-masing.
“Koperasi yang kuat bukan hanya soal kelembagaan, tetapi juga kesiapan orang yang mengelolanya. Bendahara adalah salah satu SDM kunci untuk menopang keberlanjutan usaha,” tutupnya.
Dengan pembekalan tersebut, Diskop UKM Jawa Timur berharap bendahara KDKMP mampu menjaga keuangan koperasi tetap rapi, memperkuat tata kelola, dan mendukung KDKMP menjadi penggerak ekonomi yang benar-benar bermanfaat bagi warga. [aya.kt]
