Oleh:
Nurul Yaqin
Guru SMPIT Annur, Bekasi. Asal Madura. Penulis Buku “Dinamika Pendidikan di Zaman Edan”
Di sudut kecil ruang-ruang kelas, guru berupaya mengimplementasikan pendekatan pedagogis berbasis afektif. Mereka menanamkan budi pekerti, mengajarkan pentingnya menyaring lisan, dan mendidik murid agar menjauhi kata-kata kotor. Guru tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tapi mereka juga memupuk moral.
Namun, di sisi lain, seorang pemimpin negara dengan entengnya berpidato di depan publik dengan narasi yang nir-etika. Diksi “goblok” diutarakan oleh presiden pada acara HUT ke-28 Partai Amanah Nasional (PAN) pada 18 September 2026 lalu. Dampak dari retorika destruktif tersebut ternyata tidak hanya memicu keresahan di kalangan pakar, tetapi juga menyulut resistensi dan kekecewaan kolektif di tataran publik.
Menanggapi kondisi demikian, guru tergolong sebagai kelompok profesi yang memiliki kerentanan psikososial tinggi terhadap gaya bicara seorang pemimpin. Merekalah yang berinteraksi langsung dengan dunia pendidikan anak. Mereka telah merelakan sebagian hidupunya untuk mendidik murid. Membimbing dan mengajarkan murid untuk berkata santun dan berperilaku sopan. Lantas apa korelasi antara retorika pemimpin dengan pendidikan anak?
Presiden adalah figur otoritas tertinggi dalam pemerintahan suatu negara. Secara tak langsung, dia adalah kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) dalam dunia pendidikan. Maka, ketika presiden tidak dapat mengontrol kata-kata dan ucapannya tidak mencerminkan nilai-nilai edukatif, saat itulah nir-teladan dipertontonkan secara gamblang di depan para generasi muda.
Manakala tunas-tunas kebajikan dipupuk dengan sabar, tiba-tiba tumbang dipatahkan oleh tangan tak bertanggung jawab, maka spirit perubahan seketika padam. Ketika guru dan orang tua bersusah payah mendidik anak untuk tidak berkata kasar, kemudian seorang pemimpin dengan lantangnya mengeluarkan umpatan-umpatan buruk, sejak itu juga runtuh nilai-nilai keluhuran yang diajarkan.
Normalisasi Baru
Anak merupakan fase hierarki paling rentan. Anak adalah peniru ulung orang dewasa. Apa yang dilihat dan didengar akan menjadi replika yang akan dipraktikkan. Jika yang diasup adalah kebaikan, maka yang keluar juga kebaikan. Sebaliknya, ketika yang didengar adalah kata kasar maka yang diucapkan adalah kata yang serupa.
Lebih miris lagi, retorika tak pantas itu muncul dari lisan seorang publik figur yang harusnya menjadi role model (teladan). Alih-alih menjadi uswah hasanah (contoh yang baik), justru malah menjadi mesin pembunuh karakter anak. Bertahun-tahun anak diajarkan untuk berkata baik, menahan diri dari kata-kata kasar dan kotor, tapi beralih seketika saat mendengarkan kata-kata buruk. Pemimpin adalah sosok yang menjadi sorotan. Bahasa yang keluar dari lisannya akan menjadi konsumsi publik, tak terkecuali anak-anak.
Bahasa bukan sekadar alat komunikasi mekanis. Ia adalah simbol peradaban dan struktur berpikir umat manusia. Dalam konsep psikologi perkembangan anak oleh Albert Bandura (1977), figur pemimpin memiliki pengaruh masif terhadap anak melalui mekanisme social learning theory (teori pembelajaran sosial). Anak-anak tidak hanya belajar dari buku teks, tetapi mereka juga belajar dari cara berkomunikasi publik figur.
Umpatan dan makian yang keluar dari lisan pemimpin akan direkam oleh otak anak sebagai normalisasi baru. Umpatan kasar yang semula menjadi hal tabu, otomatis akan terlegitimasi karena telah dilontarkan oleh pemegang tahta tertinggi kekuasaan.
Disonansi Kognitif
Guru sebagai garda terdepan dunia pendidikan, akan menghadapi dampak nyata dari dekadensi lisan semacam ini. Mereka merasa dilema. Bayangkan, murid yang selama ini diajarakan tutur kata yang baik, kemudian mereka dengan polosnya bertanya “Bu, kalau presidan boleh berkata kasar, berarti kita juga boleh, ya? Tentu guru merasa gamang. Dijawab “boleh”, salah. Dijawab “tidak boleh’, tapi presiden telah mempertontonkannya di depan mata.
Akhirnya, terpaksa guru harus mencari alibi paling aman agar fondasi kebaikan anak tidak goyah. Guru berusaha memilih narasi paling bijak “undzur maa qola, wa laa tandzur man qola”, lihatlah apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Masalahnya, “apa yang dikatakan” dan “siapa yang mengatakan” di sini memiliki efek besar di mata masyarakat. Seorang kepala negara, seyogyanya menjadi aktor utama kemajuan pendidikan suatu bangsa. Bukan justru sebaliknya.
Akibatnya, lingkungan pendidikan menjadi arena pergulatan batin yang melelahkan bagi para pendidik. Guru tidak lagi hanya bersaing dengan gawai dan konten media sosial, tetapi juga menghadapi disonansi kognitif ulah ucapan kasar pemimpin negara. Disonansi kognitif menurut seorang psikolog Leon Festinger (1957) ialah perasaan tidak nyaman, cemas, atau tegang yang muncul ketika seseorang memililki dua atau lebih keyakinan, sikap, atau nilai yang saling bertentangan. Itulah yang dirasakan oleh guru saat ini.
Bukan Hanya Guru
Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya guru. Mendidik generasi muda tidak hanya dipasrahkan kepada guru di sekolah. Semua elemen memiliki peran penting dalam membentuk generasi emas di masa mendatang. Semua pihak harus bergandeng tangan mewujudkan pendidikan yang bermartabat dari hulu hingga hilir. Mulai dari pucuk kepemimpinan tertinggi hingga masyarakat kasta paling bawah.
Pendidikan berkualitas dan bermartabat tidak hanya ditandai dengan jejeran prestasi gemilang dan naiknya angka skor PISA di pentas global, akan tetapi ada aspek yang tak kalah penting, yakni moral. Wujud dari moral di sini adalah ketika murid mampu bersikap dengan nilai-nilai kebaikan dan ramah dalam perkataan. Sebagaimana yang telah termaktub dalam amanah UUD nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Jadi, tujuan pendidikan nasional tidak hanya dicetak dari ruang-ruang kelas. Akan tetapi juga dibentuk dari cara pemimpin dalam bersikap dan berucap. Dialektika pemimpin yang serampangan secara gamblang telah menyumbangkan kerusakan-kerusakan moral pada generasi muda saat ini maupun di masa mendatang.
Pada akhirnya, di tengah krisis nir-keteladanan ini, masyarakat, orang tua, dan guru menjadi benteng terakhir yang akan menyelamatkan nasib generasi muda. Kita harus lebih intensif menyirami anak dengan pijakan kebaikan, menfilter informasi, mendampingi tumbuh kembang anak, mengajarkan mereka membedakan figur yang patut diteladani dan figur yang cukup dijadikan pelajaran buruk.
Sebab, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa lantang pemimpinnya berteriak, melainkan oleh seberapa kuat keluhuran budi pekerti dirawat di dalam sanubari anak-anak bangsa.
————- *** —————-
