Sumenep, Bhirawa — Krisis ketersediaan air bersih yang melanda warga Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, selama sekitar empat bulan akibat kemarau panjang, kini mendapat respons nyata dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep bersama Baznas Provinsi Jawa Timur. Selama ini warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih, bahkan terpaksa merogoh kocek hingga Rp80.000 untuk membeli satu pikap air bersih.
Merespons kondisi tersebut, Baznas Sumenep dan Baznas Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Penyaluran ini melibatkan Kodim 0827 Sumenep, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Sosial Kabupaten Sumenep. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, juga turun langsung mendampingi pendistribusian air kepada warga.
Ketua Baznas Sumenep, Ahmad Rahman, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kolaborasi berbagai pihak untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak kekeringan berkepanjangan.
“Baznas Sumenep bersama Baznas Jawa Timur, Bupati, BPBD, dan Dinas Sosial turun langsung memberikan bantuan air bersih kepada warga Langsar,” ujar Ahmad Rahman, Senin (12/10/2026).
Ahmad Rahman menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan distribusi bantuan air bersih ke wilayah-wilayah lain yang mengalami krisis serupa. Wilayah kepulauan juga menjadi perhatian utama, mengingat sebagian besar masyarakat di sana juga menghadapi persoalan krisis air bersih.
“Kami akan terus menyalurkan air bersih ke daerah-daerah yang mengalami krisis air. Termasuk wilayah kepulauan, karena di sana juga banyak masyarakat yang terdampak kekeringan,” tegasnya.
Sinergi lintas lembaga ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat selama musim kemarau. Di tengah terbatasnya sumber air, penyaluran bantuan ini menjadi upaya nyata menjaga ketersediaan air bersih bagi warga, sekaligus mendorong perhatian berkelanjutan terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah rawan kekeringan.
Sementara itu, Ketua RT 13 Desa Langsar, Masdarun, mengungkapkan bahwa warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih sejak Juli 2026. Kondisi ini memaksa masyarakat mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Warga mulai mengalami kekurangan air bersih sejak bulan tujuh lalu. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga terpaksa membeli. Satu pikap air harganya sekitar Rp80.000,” ungkapnya.
Bagi warga, air bersih adalah kebutuhan pokok untuk minum, memasak, mandi, dan keperluan rumah tangga lainnya. Krisis yang berlangsung berbulan-bulan ini semakin membebani pengeluaran warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. [sul.kt]
