Pemkab Sumenep, Bhirawa. – Derita warga akibat krisis air bersih di tengah kemarau panjang mendapat perhatian langsung Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
Tak ingin persoalan kebutuhan dasar itu berlarut, Bupati turun langsung ke Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, sekaligus memastikan bantuan air bersih sampai kepada masyarakat.
Selama sekitar empat bulan, sebagian warga Langsar harus berjibaku memenuhi kebutuhan air. Bahkan, untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air karena sumber air yang tersedia semakin terbatas.
Kondisi tersebut membuat beban ekonomi rumah tangga kian berat. Air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar justru harus dibeli untuk minum, memasak, mandi hingga memenuhi kebutuhan ternak.
“Kami hadir untuk memastikan masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih mendapatkan perhatian dan bantuan. Pemerintah tidak boleh tinggal diam ketika kebutuhan dasar warga menghadapi persoalan,” kata Achmad Fauzi, Selasa (6/9).
Bagi Bupati, persoalan air bersih bukan sekadar persoalan kekeringan, tetapi menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah memilih turun langsung sekaligus menggerakkan berbagai unsur untuk memastikan warga terdampak mendapat bantuan.
“Ini bentuk kepedulian kami kepada masyarakat. Karena air ini sumber kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, selama ini penyaluran air bersih dilakukan melalui sinergi BPBD Sumenep, Dinas Sosial P3A, BAZNAS Jawa Timur, BAZNAS Sumenep dan Kodim 0827/Sumenep. Kolaborasi lintas lembaga tersebut diharapkan memperluas jangkauan bantuan ke wilayah yang mengalami krisis air. Suplai air bersih dipasrikan akan terus dilakukan selama musim kemarau.
Tidak hanya untuk warga Langsar, pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat di wilayah lain yang mengalami kesulitan air untuk menyampaikan kebutuhannya.
“Tidak hanya untuk daerah Langsar, tapi semua masyarakat yang membutuhkan, ajukan ke kami,” tandasnya.
Ia berharap, masyarakat yang berada diwilayah terdampak kekeringan segera memberikan informasi kepada pemerintah daerah atau melalui pemerintahan desa agar kebutuhan air bersih tersebut secepatnya disalurkan.
Beberapa bulan terakhir iniemang banyak daerah yange galami kekeringan, akibatnya kebutuhan air bersih tidak terpenuhi. “Untuk itu, barikam informasi kepada pemerintah daerah, baik ke BPBD maupun ke instansi yang lain agar masyarakat tidak sampai kekurangan air, apalagi sampai membelinya,” katanya. [adv.sul]
