Pemprov Jatim, Bhirawa – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memaparkan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat pengurangan risiko bencana pada Japan–Indonesia Local Administration Seminar 2026 di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Seminar tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah Indonesia dan Jepang. Dalam forum itu, Emil menjelaskan bahwa karakter geografis dan demografis Jawa Timur yang kompleks membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi.
Sistem tersebut mencakup tahapan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.
“Karakter Jawa Timur sangat beragam. Kita memiliki kawasan pegunungan, gunung berapi aktif, wilayah pesisir hingga pulau-pulau kecil. Karena itu, pengurangan risiko bencana tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang seragam, tetapi harus berbasis risiko dan karakteristik wilayah masing-masing,” ujarnya.
Emil menyampaikan, Jawa Timur memiliki luas wilayah 48.055,876 kilometer persegi atau sekitar 36,23 persen dari luas Pulau Jawa. Wilayah tersebut terdiri atas 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, serta 8.494 desa/kelurahan.
Selain itu, Jatim memiliki 48 gunung, dengan tujuh di antaranya merupakan gunung berapi aktif. Provinsi ini juga memiliki 538 pulau dan 11 kecamatan kepulauan.
Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting bagi Pemprov Jatim dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang mampu menjangkau seluruh wilayah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, hingga 31 Agustus 2026 tercatat 236 kejadian bencana. Rinciannya meliputi 101 kejadian angin kencang, 47 kebakaran hutan, 29 banjir, 24 kebakaran lahan, 20 kekeringan, tujuh tanah longsor, empat angin puting beliung, serta empat kejadian lainnya.
Perkuat Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Emil menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Karena itu, Pemprov Jatim memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan melalui berbagai program.
Program tersebut antara lain pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), SPAB pondok pesantren, sistem peringatan dini, rambu evakuasi, pemetaan risiko, pengukuran indeks ketahanan daerah, serta penguatan kapasitas relawan dan masyarakat.
Penguatan kebijakan juga diwujudkan melalui perubahan regulasi penanggulangan bencana, dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026.
Perubahan regulasi itu dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika dan kompleksitas risiko bencana, serta kebutuhan penguatan kelembagaan dan tata kelola penanggulangan bencana.
“Kita ingin membangun sistem yang tidak hanya kuat ketika bencana terjadi, tetapi jauh lebih kuat dalam mencegah dan mengurangi risikonya. Prinsipnya adalah bagaimana masyarakat menjadi lebih terlindungi dan tangguh, sementara tata kelola penanggulangan bencana semakin terintegrasi, efektif dan akuntabel,” jelasnya.
Menurut Emil, kesiapsiagaan perlu dibangun secara menyeluruh, mulai dari masyarakat di tingkat desa, sekolah, pesantren, rumah sakit, hingga fasilitas publik lainnya.
Pengembangan desa tangguh bencana menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong masyarakat mengenali potensi ancaman, melakukan antisipasi, serta merespons secara cepat ketika bencana terjadi.
“Dengan mengembangkan desa yang tanggap atau tangguh bencana, kita bisa mendorong kesiapan masyarakat sehingga mereka lebih antisipatif terhadap berbagai kemungkinan peristiwa bencana,” ungkapnya.
Jawa Timur juga mengembangkan early warning system (EWS) untuk sejumlah ancaman bencana, terutama banjir, tsunami, dan tanah longsor.
BPBD One Dukung Respons Darurat
Selain memperkuat kesiapsiagaan, Pemprov Jatim meningkatkan kapasitas respons ketika bencana terjadi. Salah satunya melalui BPBD One yang berfungsi sebagai command center bergerak.
BPBD One merupakan kendaraan yang dirancang sebagai mobile command center. Kendaraan tersebut dilengkapi perangkat pendukung komunikasi dan koordinasi, termasuk akses internet melalui teknologi seperti Starlink.
“Ini semacam command center yang mobile dan bergerak. Mobilitasnya tinggi sehingga bisa digunakan untuk mempermudah koordinasi di lokasi bencana,” sebut Emil.
Ia menilai, infrastruktur komunikasi memiliki peran penting dalam situasi darurat. Sebab, jaringan komunikasi konvensional dapat mengalami gangguan ketika bencana terjadi.
Respons cepat juga didukung melalui pemetaan kebutuhan peralatan di lapangan, termasuk ekskavator dan gergaji mesin atau chainsaw.
Emil menekankan, tempat pengungsian harus mampu merespons kebutuhan masyarakat yang beragam, terutama perempuan dan anak-anak.
“Untuk itu, kami perlu memastikan tempat pengungsian memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda, terutama perempuan dan anak-anak,” katanya.
Menurut dia, kebutuhan sederhana seperti perlengkapan tidur, pakaian, makanan, obat-obatan, hingga losion antinyamuk perlu diperhatikan.
Di hadapan peserta seminar, Emil menceritakan pengalamannya saat mengunjungi lokasi pengungsian ketika masih menjabat sebagai Bupati Trenggalek.
Saat itu, kebutuhan dasar berupa makanan, tempat tidur, selimut, dan pakaian telah tersedia. Namun, ketika ditanya mengenai keluhan pengungsi, persoalan yang muncul justru banyaknya nyamuk.
Pemerintah kemudian menambahkan losion antinyamuk agar para pengungsi dapat beristirahat dengan lebih nyaman.
“Kadang hal-hal sederhana seperti anti nyamuk juga penting. Ini bisa mengurangi kesulitan para pengungsi,” ujarnya.
Selain kebutuhan fisik, kondisi psikologis korban bencana juga harus menjadi perhatian. Karena itu, tempat pengungsian perlu dilengkapi sarana bermain bagi anak-anak, program pemulihan trauma, serta layanan konseling.
Salah satu tantangan dalam pengungsian adalah kekhawatiran warga terhadap keamanan rumah dan harta benda yang ditinggalkan. Emil mengatakan, banyak warga yang ingin kembali ke rumah untuk memastikan barang-barang mereka tetap aman, meskipun kondisi rumah belum tentu layak ditempati.
“Kalau masyarakat sadar terhadap potensi bencana, mereka akan lebih siap mengamankan barang berharganya di tempat yang aman sebelum bencana terjadi,” katanya.
Tidak semua pengungsi juga memilih tinggal di tempat pengungsian pemerintah. Sebagian warga memilih tinggal bersama keluarga atau keluarga besar (extended family).
Dalam kondisi tersebut, bantuan tidak selalu diberikan dalam bentuk makanan siap saji. Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa bantuan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga yang menampung pengungsi melalui skema jaminan hidup atau jadup.
Karena itu, Emil menilai pengurangan risiko bencana membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan sistem peringatan dini, tetapi juga melalui edukasi, simulasi, kesiapan masyarakat, penguatan fasilitas publik, respons cepat, serta kebijakan relokasi yang mempertimbangkan kondisi sosial warga.
Sementara itu, mantan Direktur Divisi Administrasi Penanganan Bencana dan Krisis Prefektur Kumamoto, Ariura Takashi, mengatakan pencegahan bencana harus ditanamkan di seluruh lini.
Ariura menjelaskan bahwa semua pihak perlu memiliki rasa tanggung jawab terhadap penanggulangan bencana. Hal itu dapat dilakukan melalui pelatihan, pembangunan hubungan antar-lembaga, serta pendekatan tatap muka dengan berbagai pemangku kepentingan dan organisasi kebencanaan.
Ia mengatakan, pihaknya terus memfasilitasi operasi mitigasi bencana melalui sebuah platform komando yang membantu komandan mengambil keputusan secara cepat.
“Komandan saat mengambil keputusan memungkinkan mampu merespons bencana secara akurat dan cepat. Pendekatan inovatif ini telah diterapkan pejabat pemerintah daerah secara langsung melalui Platform Komando,” jelasnya.
“Kami juga terus melakukan pendekatan dengan warga sekitar yang masuk dalam zona bencana,” imbuhnya.
Ariura juga mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah setelah bencana terjadi. Penanganan tersebut mencakup sistem pembongkaran yang didanai pemerintah, penyediaan alat berat, pengolahan limbah bencana, hingga pengangkutan ke lokasi pembuangan.
Selain itu, masyarakat terdampak membutuhkan perawatan kesehatan mental dan rekonstruksi kehidupan. Pemulihan ekonomi juga menjadi bagian penting, terutama melalui pengembalian aktivitas di sektor pariwisata, pertanian, dan pembangunan infrastruktur.
Menurut Ariura, pemulihan berbagai sektor tersebut berjalan beriringan dengan percepatan pemulihan kehidupan masyarakat.
Seminar tersebut turut menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Direktur Jenderal Revitalisasi Regional Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang Suzuki Kiyoshi, serta Penasihat Khusus Gubernur untuk Urusan Internasional Pemerintah Metropolitan Tokyo Kuwabara Atsushi. [aya.kt]
