Oleh :
Akhmad Faishal
Bekerja sebagai Pengelola Perpustakaan di SMAN 15 Surabaya.
Alhamdulillah. Kita memang perlu mengucapkan hamdalah karena semua mata, pada Juli lalu, tertuju pada perpustakaan. Sejauh ini keberadaan perpustakaan (nasional) memang sedikit kurang mendapat perhatian penuh dari masyarakat. Bahkan, oleh kalangan pemerintah dan DPR sendiri. Sejak adanya dampak atau efek efisiensi anggaran oleh pemerintah, DPR melalui komisi X memanggil kepala perpustakaan nasional (Perpusnas), Prof. E. Aminudin Aziz, untuk meminta penjelasan terkait itu. Dan beberapa surat kabar pun memberitakannya.
Memang, dengan adanya kebijakan efisiensi yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini presiden RI, membuat roda aktivitas seluruh lembaga negara menjadi tersendat. Dan itu termasuk Perpusnas. Salah satu efeknya, yakni aktivitas pembagian buku ke daerah menjadi berkurang. Kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan literasi di masyarakat pinggiran dan pelosok yang semula berjalan baik dan diharapkan bakal berkembang dikhawatirkan dapat terpuruk kembali. Anak-anak di daerah yang seharusnya diajak untuk memasuki dunia baca bakal kekurangan pengetahuan yang baru. Termasuk cerita maupun dongeng mutkahir. Inilah sebabnya, penulis perlu untuk meramaikan kembali dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang menyasar Perpusnas.
Selain itu, kita juga perlu melihat fakta dimana harga buku-buku baru, apalagi yang berkualitas bagus, harganya cukup mahal. Padahal novel atau kumpulan cerita pendek yang seperti itu, baik terjemahan maupun tulisan penulis dalam negeri, sangat perlu dibaca oleh generasi kekinian. Namun, harganya memang sangat kurang ramah bagi kantong pembaca kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Rasanya, pemerintah memang bersikap acuh tak acuh dengan hal-hal semacam itu sehingga tidak ada keinginan untuk memberikan subsidi bagi harga buku. Padahal, dengan subsidi harga buku dapat dikurangi dan dapat terjamah oleh para pembaca dari kalangan tersebut. Maka, tidak heran dengan harga buku yang mahal itu menjadikan buku dengan kualitas bagus sebagai salah satu barang mahal (tersier). Dengan demikian, tidak heran pula daripada masyarakat membeli buku semacam itu (padahal diperlukan) lebih baik dana dialihkan ke barang pokok (primer). Alhasil, sikap semacam itu semakin menjauhkan masyarakat dengan budaya membaca buku. Dan ini akan berpotensi menjadi bencana literasi bagi generasi kekinian.
Kita memang tidak dapat lagi mengandalkan ataupun mencantumkan data UNESCO dimana dari 1.000 orang hanya ada 1 yang rajin membaca. Apalagi, dengan persentase yang mencapai 0,001 persen. Itu merupakan data lama dan memang perlu dikritisi lebih lanjut serta harus didalami, benarkah demikian? Kita memerlukan data baru yang lebih mutakhir untuk memberi gambaran, seberapa besar minat baca penduduk Indonesia sekarang?
Dalam beberapa tahun ini, Perpusnas memang cukup aktif untuk menyajikan data Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Dalam hasil surveinya pada tiap tahun ke tahun indeks tersebut selalu menunjukkan persentase kenaikan. Dimulai pada tahun 2019 poinnya 48,17 persen lalu pada tahun 2020 poinnya 61,55 persen. Pada tahun 2021 poinnya 64,4 persen lalu pada tahun 2022 poinnya 64,48 persen. Pada tahun 2023 poinnya 68,19 persen lalu pada tahun 2024 poinnya mencapai 73,52 persen. Namun, kita mesti perlu juga mengkritisi data perkembangan itu dengan melihat keadaan di lapangan, seberapa cocok gambarannya.
Terkadang, survei yang dilakukan belum tentu memberikan gambaran atau cerminan yang sesungguhnya. Lihat saja pencapaian literasi yang mencapai 73, 52 persen pada tahun 2024, tetapi beragam peristiwa terjadi justru sangat jauh dari gambaran masyarakat berliterasi menengah ke atas. Tidak terlihat masyarakat yang memegang buku di area publik. Bahkan, di warung kopi atau cafe sekalipun. Kalaupun memang ada, jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Sedangkan, untuk kalangan masyarakat menengah atas atau masyarakat atas ke super atas banyak perilakunya yang sungguh jauh dari bidang literasi. Padahal, mereka tokoh yang memiliki pengaruh besar.
Contohnya, privat jet Kaesang, putusan MK no. 90, banyak artis terjun ke dunia politik (padahal belum memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang politik) dan sebagainya. Jadi, apakah tidak berlebihan saat indeks tersebut mencapai 73,52, tetapi peristiwa yang terjadi sehubungan dengan literasi tidak memperlihatkan itu? Namun, mau bagaimana pun survei itulah yang menjadikan Perpusnas sebagai pionir atau lembaga yang paling bertanggung jawab atas kondisi dan situasi literasi rakyat Indonesia. Serta dalam upaya menumbuhkan budaya literasi itulah, Perpusnas membutuhkan daya atau “gizi” untuk dapat bekerja menghasut rakyat agar memiliki minat lebih terhadap aktivitas membaca buku.
Barangkali dan ini mungkin saja, pemerintah tidak atau belum melihat kerja nyata terkait agenda literasi yang dilakukan oleh Perpusnas. Pemerintah tidak melihat hasil dari pembagian seribu buku ke daerah, peran Perpusnas untuk bantuan subsidi harga buku, dan marketing atau kerja sama dengan tokoh berpengaruh untuk membudayakan kegiatan membaca buku sebagai suatu hal yang penting. Hal-hal semacam itu dapat menjadi momen penting bagi Perpusnas untuk dapat memutarbalikkan fakta yang belum menggambarkan hasil survei tadi.
Perpusnas dan seluruh perpustakaan yang berada dibawah naungannya harus bekerja keras. Semuanya harus bersikap memaksa agar pemerintah membuka mata bahwa ada dampak negatif yang nyata akibat kebijakan efisiensi anggaran itu. Semuanya harus memperlihatkan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, buku merupakan jawabannya. Tanpa peran buku yang bagus dan berkualitas sangat tidak mungkin Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Dan itulah yang harus dilakukan oleh Perpusnas dan perpustakaan di bawah naungannya.
Ada banyak sekali tokoh yang memiliki media sosial dengan pengikut yang jumlahnya ratusan ribu hingga puluhan juta orang. Mereka sangat berpotensi untuk mampu memasarkan dan menguatkan keberadaan atas perpustakaan. Ada satu hal yang dilupakan oleh pemerintah bahwasanya belum ada tindakan antisipasi akibat atau dampak pemotongan anggaran. Kalau dana yang tersedia hanya digunakan untuk belanja gaji pegawai lantas bagaimana dengan keberlanjutan program-program itu?
Maka, dengan bantuan pemasaran itu oleh para tokoh maupun selebriti di media sosial, tercipta bantuan hibah dana yang dapat digunakan untuk program budaya senang membaca buku. Termasuk, bantuan subsidi harga buku. Jika harga rokok per pak yang bagus dan berkualitas saja masih di bawah Rp 50.000,-, maka harga buku semacam itu harus juga setara. Ayo, Perpusnas pasti bisa!
———- *** ————-
