Pemprov Jatim, Bhirawa – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri pada 2026. Kali ini, UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Surabaya menjadi salah satu unit yang diwawancarai tim penilai di Ruang Binaloka Adhikara, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Rabu (16/9/2026) sore.
Proses ini merupakan tahap lanjutan setelah seleksi administrasi dan analisis dokumen. Wawancara dirancang untuk menggali dampak nyata, keberlanjutan program, serta komitmen pimpinan dan pegawai dalam membangun integritas.
Dalam paparannya, Junaidi Zamhari, Kasubag TU UPT PMP2KP Surabaya, menegaskan posisi laboratoriumnya sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia untuk bidang pelabuhan dan perikanan. Ia menyoroti sejumlah keunggulan konkret yang menjadi modal kuat unitnya dalam pembangunan ZI.
“Dari sisi layanan pelanggan, kami tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari sisi tarif, 54 persen parameter pengujian memiliki tarif lebih rendah dibandingkan NBB. Kemudian dari sisi mutu, ada beberapa parameter yang terakreditasi,” ujar Junaidi.
Tak hanya itu, UPT PMP2KP Surabaya juga konsisten meraih predikat kinerja A selama empat tahun berturut-turut. Untuk memperkuat layanan, unit ini terus mengembangkan inovasi seperti Lek Juki Plus (Layanan Elektronik Jemput Uji Kirim), Jimat SNI dan program Prima Aksi atau Langkah 5 Aksi. “Jadi keunggulan kami tidak hanya di angka, tapi juga di konsistensi dan inovasi,” tambahnya.
Pembangunan ZI di UPT PMP2KP Surabaya tidak dimulai dari dokumen semata, melainkan dari isu riil yang dihadapi. Ada empat fokus utama: pembenahan budaya kerja, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kinerja dan kualitas layanan, serta penguatan pengawasan dan integritas.
Perubahan dimulai dari hal paling dasar: mindset. Internalisasi zona integritas dilakukan lewat forum rutin, monitoring SOP secara berkala, edukasi pembangunan menuju WBK, hingga pendekatan pelayanan yang proaktif melalui jemput bola.
“Kami tidak ingin zona integritas hanya dipahami oleh tim ZI itu sendiri. Targetnya adalah seluruh pegawai memahami, menjalankan, dan akhirnya menjadikan integritas sebagai kebiasaan kerja,” tegas Junaidi.
Hasilnya terukur. Nilai SKP meningkat dari 84,75 menjadi 97,09. Seluruh pegawai yang membutuhkan mentor telah mendapat pendampingan (100 persen). Yang tak kalah penting, tingkat keterlambatan pegawai turun signifikan menjadi 2,1 persen hingga Juli 2020, dari sebelumnya di kisaran 5,1 persen pada 2025. “Jadi perubahannya tidak hanya kami ceritakan, tetapi juga kami ukur,” katanya.
Sebelumnya, administrasi dan pelayanan di UPT PMP2KP Surabaya masih banyak dilakukan secara manual dengan dominasi dokumen fisik. Kondisi ini membuat monitoring dan penelusuran data belum optimal.
Kini, unit tersebut menerapkan SDPI dan mengintegrasikan berbagai aplikasi, mulai dari sistem kepegawaian, kinerja, administrasi, hingga pelayanan publik.
“Digitalisasi yang kami lakukan bukan sekadar mengganti kertas menjadi aplikasi, tetapi membuat proses lebih cepat, lebih efisien, transparan, dan mudah ditelusuri,” jelas Junaidi.
Untuk memastikan intervensi dapat dipantau cepat, UPT PMP2KP Surabaya juga membangun dashboard monitoring kinerja. Mekanismenya terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data dari sumber bertanggung jawab, pembaruan ke darboard review dan identifikasi oleh pimpinan, lalu pemberian arahan perbaikan serta monitoring tindak lanjut.
“Dengan dashboard ini, data tidak hanya jadi pajangan, tetapi menjadi alat bagi pimpinan untuk mengambil keputusan dan melakukan perbaikan,” ujarnya.
Di area akuntabilitas, UPT PMP2KP Surabaya menyusun target 2026 berdasarkan RKCEI sebelumnya, kemudian menurunkannya melalui kompetensi individu (SKT) dan indikator kinerja seperti IKU/IKIN SMART. Target organisasi diturunkan hingga ke sasaran dan indikator yang menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai.
“Jadi setiap kegiatan memiliki hubungan yang jelas dengan sasaran organisasi, tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Junaidi.
Wawancara ZI 2026 ini menjadi momen penting bagi UPT PMP2KP Surabaya untuk menunjukkan bahwa pembangunan zona integritas bukan sekadar proyek sertifikasi, melainkan upaya sistematis membangun budaya kerja berintegritas yang terukur dampaknya.
Dengan kombinasi digitalisasi, penguatan SDM, dan akuntabilitas kinerja yang ketat, unit ini menegaskan komitmennya untuk terus bergerak menuju predikat WBK dan pada akhirnya, memberikan layanan pengujian mutu yang lebih cepat, transparan, dan dapat dipercaya bagi pelaku usaha perikanan di Indonesia. [aya.kt]
