Kabupaten Probolinggo, Bhirawa – Perbedaan data stunting dan anak tidak sekolah di Kabupaten Probolinggo menjadi perhatian Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris. Ia meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menjadikan angka statistik sebagai dasar penyusunan program sebelum memastikan sumber dan metode penghitungannya.
Menurut Haris, ketidaksesuaian data antarsumber berisiko membuat pemerintah keliru membaca persoalan yang terjadi di masyarakat. Dampaknya, program penanganan yang disusun bisa tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sorotan tersebut disampaikan Haris saat mengikuti paparan Kecamatan SAE Award 2026 di Ruang Pertemuan Argopuro, Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (15/9).
Dalam forum tersebut, Haris menyinggung adanya perbedaan angka dalam data anak tidak sekolah dan stunting yang berasal dari sejumlah sumber. Ia meminta data tersebut ditelusuri dan diselaraskan agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menentukan kebijakan. “Ini kesempatan untuk menyelaraskan data antara data kecamatan dengan data penelitian pendidikan. Data yang berbeda-beda ini harus diproses dan disesuaikan,” kata Haris.
Ia meminta setiap data yang akan digunakan dalam perencanaan program dilengkapi informasi mengenai sumber, waktu pengambilan, serta dasar penghitungannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan angka yang dipakai benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. ” Saya meminta sumber data, tahun pengambilan serta dasar penghitungan diperjelas sebelum digunakan sebagai pijakan program pemerintah,” ujarnya.
Namun, bagi Haris, persoalan tersebut tidak berhenti pada upaya menyamakan angka. Pemerintah juga perlu mencari tahu penyebab munculnya perbedaan data sekaligus memahami akar masalah stunting dan anak tidak sekolah di lapangan.
Ia mendorong agar dilakukan kajian yang lebih mendalam sehingga program yang dirancang tidak sekadar mengejar penurunan angka, tetapi mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. “Coba dibuatkan kajiannya. Itu kan tidak bisa hanya kita mencari data. Tapi kajiannya untuk menyelesaikan persoalannya,” tegasnya.
Haris menilai penanganan stunting membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga, termasuk pola kehidupan masyarakat, perlu menjadi bagian dari kajian sebelum pemerintah menentukan bentuk intervensi.
Ia mencontohkan kondisi ibu-ibu di sejumlah daerah yang tetap bekerja di ladang. Situasi tersebut, menurutnya, perlu dipahami agar kebijakan penanganan stunting tidak disusun secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik masyarakat setempat.
“Tidak bisa hanya mencari data. Kita harus mengkaji bagaimana menyelesaikan persoalannya. Saya pikir di daerah lain juga sama, orang-orang yang ke ladang itu ibu-ibunya juga bekerja. Tetapi pendekatannya harus dikaji,” ungkapnya.
Selain menyoroti persoalan data, Haris mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak menjadikan banyaknya rapat sebagai ukuran keberhasilan kerja. Ia menilai kinerja aparatur seharusnya diukur dari kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat. “Saya sebenarnya tidak ingin terlalu banyak rapat-rapat. Tetapi persoalan selesai itu yang paling penting. Itu yang menjadi acuan kinerja,” ujarnya.
Ia juga meminta setiap aparatur segera menuntaskan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Haris, menunda pekerjaan yang semestinya dapat diselesaikan merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah pelayanan publik.
“Korupsi itu tidak hanya tentang materi atau duit saja. Satu hal kecil saja, menunda pekerjaan, itu adalah potensi yang membuat kita melemahkan amanah kita. Jadi ada hal-hal yang jika kemudian bisa dikerjakan, segera saja dikerjakan,” tandasnya.
Melalui evaluasi data dan kajian yang lebih mendalam, pemerintah diharapkan dapat menyusun program penanganan stunting dan anak tidak sekolah yang lebih tepat sasaran. Persoalan di lapangan pun tidak hanya diukur melalui angka, tetapi juga dipahami berdasarkan penyebab dan kondisi masyarakat yang mengalaminya. [fir.wwn]
