Gresik, Bhirawa — Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah Selatan Gresik yang dinilai tertinggal, menjadi sorotan utama dalam finalisasi Pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Komisi III DPRD Gresik menyetujui penambahan anggaran puluhan miliar rupiah bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ketua Komisi III DPRD Gresik, Sulis Irbansyah, menegaskan tidak ada perubahan arah kebijakan; fokus tetap tertuju pada pembenahan jalan di wilayah selatan yang selama ini tertinggal. Program Penerangan Jalan Umum (PJU) juga diminta dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai target.
“Tidak ada perubahan usulan. Fokus tetap pada infrastruktur jalan wilayah selatan yang tertinggal,” ujar Sulis.
Pagu anggaran Dinas PUTR meningkat signifikan — dari Rp281,53 miliar menjadi Rp375,88 miliar, atau bertambah sekitar Rp94,35 miliar. Lonjakan terbesar terjadi di Bidang Bina Marga, yang naik dari Rp180,76 miliar menjadi Rp268,39 miliar (tambah Rp87,63 miliar). Dana tersebut dialokasikan untuk perencanaan 2027, gaji tenaga operasional, pelunasan utang 2025, pembangunan jalan, serta program perencanaan lainnya.
Bidang Sumber Daya Air juga mendapat tambahan Rp1,18 miliar, sehingga pagunya menjadi Rp24,37 miliar — digunakan untuk pengerukan sungai, perbaikan drainase, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, terutama di kawasan rawan genangan saat musim hujan.
“Proyek strategis yang berjalan mendapat dukungan anggaran memadai hingga selesai. Tidak ada penambahan di luar hasil pembahasan. Dinas PUTR diminta memprioritaskan arahan kepala daerah, khususnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan poros desa,” tegasnya.
Tak hanya PUTR, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) juga mengalami kenaikan anggaran yang besar — dari Rp42,12 miliar menjadi Rp70,01 miliar, bertambah Rp27,89 miliar. Dana tersebar di berbagai bidang: Cipta Karya Rp14,48 miliar, Bina Jasa Konstruksi Rp250 juta, Perumahan Rp1,20 miliar, Kawasan Permukiman Rp8,38 miliar, Sekretariat Rp2,10 miliar, UPT Rusunawa Rp364,89 juta, serta UPT PLCD Rp1,11 miliar.
Program yang didanai mencakup pematangan lahan tiga reservoir di Gresik Selatan, Utara, dan Tengah; pengadaan kendaraan operasional IPAL; penyusunan DED; revitalisasi Galeri Poedak; pemeliharaan bangunan negara (Stadion Gelora Joko Samudro, Islamic Center, Studio Kominfo); hingga pembangunan sarana prasarana Sekolah Rakyat.
Di sektor permukiman, anggaran diarahkan untuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan material, serta pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman. Komisi merekomendasikan penambahan 100 titik penerima RTLH dan membatasi anggaran pematangan lahan sekolah unggulan hanya untuk kebutuhan penyusunan DED. Target PAD CKPKP 2026 ditetapkan sebesar Rp1,68 miliar.
Perubahan juga menyentuh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yang pagunya naik dari Rp21,03 miliar menjadi Rp26,03 miliar — tambahan sekitar Rp5 miliar. Sebagian digunakan untuk rehabilitasi gedung kantor guna pemindahan ke kawasan Galeri Poedak, dengan anggaran sekitar Rp1,001 miliar. [kim.kt]
