Pemprov, Bhirawa – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi daerah melalui percepatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap, baik untuk sektor industri maupun rumah tangga.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam acara Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXX Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI di Ruang Binaloka Adhikara, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (8/9) sore.
Dalam paparannya di hadapan para peserta SSDN, Adhy menyoroti tantangan utama dalam transisi energi, khususnya terkait biaya investasi awal yang masih tinggi bagi masyarakat dan pelaku industri.
Meski demikian, ia optimis pertumbuhan ekonomi Jatim yang tercatat sehat di kisaran 5,8 persen dapat menjadi modal kuat untuk menarik investasi di sektor energi terbarukan.
Adhy mengakui bahwa salah satu hambatan terbesar adopsi energi surya adalah tingginya biaya investasi awal, terutama untuk teknologi panel surya dan infrastrukturnya.
“Kita inginnya memang melaksanakan PLTS khusus untuk membantu biaya untuk pasangan yang penting-penting,” ujar Adhy.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Jatim telah menerapkan sejumlah insentif, termasuk pembebasan pajak kendaraan bermotor listrik hingga 90 persen sebagai bagian dari ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dengan energi bersih.
Namun, Adhy menekankan bahwa insentif fiskal saja tidak cukup tanpa adanya kepastian regulasi dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Pemerintah provinsi juga tengah mengkaji mekanisme bantuan pemasangan meteran listrik dan percepatan akses jaringan bagi pengguna PLTS atap.
“Lebih murah kalau kita membantu pasangan baru membeli meterannya dan lebih cepat, dalam setiap hari bisa menjangkau,” tambah Adhy.
Isu krusial lain yang dibahas adalah hubungan antara industri besar dengan PT PLN (Persero) dalam konteks pasokan listrik.
Adhy menyebutkan bahwa beberapa perusahaan besar, termasuk perusahaan asal Tiongkok, memilih membangun pembangkit listrik mandiri karena mampu mendapatkan tarif listrik yang lebih murah dibandingkan membeli dari PLN.
“Kami menangani beberapa kawasan industri yang mengerutkan volume listrik yang sangat tinggi. Yang perlu diambil tersendiri. Dan beberapa perusahaan China. Dari pada membeli listrik, ya lebih murah ketika dia membangun sendiri,” papar Adhy.
Menanggapi fenomena ini, Pemprov Jatim mendorong adanya negosiasi tarif yang lebih adil antara PLN dan industri besar.
“Kalau listrik yang besar, negosiasi dengan PLN, dia jadi. Kalau tidak, dia melihat bangun sendiri,” kata Adhy, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, PLN, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem energi yang berkelanjutan.
Di tingkat nasional, pemerintah baru saja meluncurkan program ambisius PLTS 100 GWp dengan total investasi mencapai sekitar Rp1.140 triliun. Dari target tersebut, tahap awal mencakup pembangunan 14 proyek PLTS dengan kapasitas total 5,3 GWp yang tersebar di enam provinsi, termasuk Jawa Timur.
Adhy menyambut positif program nasional ini dan memastikan Jatim siap menjadi salah satu motor penggerak utama.
“Jawa Timur itu memang lumbung pangan. Hampir 40 persennya sapi dari Jawa Timur. 85 persen susu dari Jawa Timur. Telur 35 persen. Air 35 persen,” ujar Adhy, menggambarkan potensi ekonomi Jatim yang besar dan membutuhkan pasokan energi yang stabil.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program energi terbarukan.
Adhy menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk terus mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dukungan regulasi yang semakin matang, dan komitmen kuat dari berbagai pemangku kepentingan, Jawa Timur optimis dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam implementasi ketahanan energi berbasis energi terbarukan.
Acara SSDN P4N LXX TA. 2026 Lemhannas RI ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah dan perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, yang semuanya berkomitmen untuk mendukung program ketahanan energi nasional maupun daerah. [aya.gat]
