Situbondo, Bhirawa – Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) resmi meresmikan fasilitas Waste Station sebagai langkah nyata mendorong pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Fasilitas tersebut diserahkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank BTN yang berkolaborasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Acara peresmian dihadiri oleh Bupati Situbondo, jajaran pimpinan Bank BTN, perangkat desa, serta perwakilan komunitas lingkungan setempat.
Pengadaan fasilitas pengelolaan sampah ini menjadi momentum penting karena merupakan Waste Station pertama yang didirikan oleh Bank BTN, dengan Kabupaten Situbondo sebagai daerah penerima perdana.
Bagus Hendri Setiawan Kepala Kantor BTN Wilayah Jatim, Bali Nusra. menyatakan bahwa program TJSL ini tidak sekadar memberikan bantuan fisik, melainkan wujud komitmen BUMN untuk tumbuh bersama masyarakat. Sebagai bagian dari industri perbankan nasional, Bank BTN memikul peran sosial untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di samping mendorong pertumbuhan ekonomi.
Isu penanganan sampah saat ini menjadi perhatian utama di berbagai kabupaten dan kota. Kehadiran Waste Station ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya serta kesadaran baru masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah secara bijak.
Kerja sama ini diproyeksikan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas antara Bank BTN, Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor lingkungan hidup hingga pendidikan.
Masyarakat mengimbau agar fasilitas yang telah diresmikan tersebut dapat dirawat dan dimanfaatkan secara optimal agar memberi dampak positif dalam jangka panjang. Perubahan lingkungan yang lebih bersih diharapkan dimulai dari langkah sederhana, seperti memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi sampah plastik, serta menjaga kebersihan,” terang Bagus.
Sementara itu Bupati Situbondo, Mas Rio menyatakan, pemanfaatan sampah rumah tangga di Kabupaten Situbondo menunjukkan hasil positif. Pengolahan sampah dapur menjadi pupuk organik terbukti mampu meningkatkan hasil produktivitas pertanian secara signifikan, dari yang semula 6 ton per hektar naik menjadi 9,1 ton per hektar.
“Selain keberhasilan inovasi organik tersebut, lanjut Mas Rio, penyediaan fasilitas fisik penampungan sampah kini mempermudah masyarakat untuk menyetor sampah anorganik yang telah terpilah,” tuturnya.
Langkah ini, tambah Mas Rio, menjadi krusial di tengah ancaman daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah daerah yang diproyeksikan bakal mengalami kejenuhan kapasitas pada 2027 mendatang akibat tingginya volume sampah dari berbagai wilayah.
“Sebagai langkah antisipasi krisis penumpukan sampah, pemerintah daerah telah menginisiasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R) di tiga titik lokasi,” ungkapnya.
Pemkab Situbondo. Kata Mas Rio juga mengalokasikan anggaran armada pengangkut sampah sebesar Rp1,6 miliar hingga Rp1,8 miliar untuk memperkuat infrastruktur kebersihan.
“Namun demikian, penyediaan sarana pengolahan maupun armada sampah dinilai tidak akan cukup tanpa adanya perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat secara menyeluruh,” kupasnya.
“Penanganan sampah bukan sekadar bergantung pada kinerja pemerintah atau aksi relawan lingkungan, melainkan berkaitan erat dengan mentalitas warga untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan dan mulai memilah sampah dari rumah tangga,” pungkas Mas Rio. [awi.kt]