DPRD Surabaya, Bhirawa. – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan DPRD Kota Surabaya tidak sekadar diisi dengan kegiatan olahraga dan perlombaan.
Kelompok Kerja (Pokja) Jurnalis Dewan Surabaya (Judes) Indonesia menutup rangkaian kegiatan dengan diskusi santai bertema “Menjaga Semangat Kemerdekaan: Sinergi Media dan DPRD Mengawal Masa Depan Surabaya”, Kamis (20/8/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Sekretaris DPD PSI kota Surabaya sekaligus anggota Komisi B, Yuga Pratipsadda Widyawasta, Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, serta akademisi FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya Abdul Aziz. Diskusi dipandu moderator Wahyu Chan dari RRI.
Forum tersebut menjadi ruang terbuka untuk membedah sejauh mana media, DPRD, dan kalangan akademisi dapat menjalankan perannya dalam mengawal pembangunan Kota Surabaya.
Tidak hanya membahas fungsi pers sebagai penyampai informasi, diskusi juga menyoroti transparansi kebijakan, pengawasan DPRD, kemandirian fiskal hingga tantangan perekonomian kota.
Yuga mengatakan, semangat kemerdekaan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, kemerdekaan harus dimaknai sebagai tanggung jawab generasi penerus untuk meneruskan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata.
“Kita harus memaknai dan menghargai seluruh perjuangan pahlawan yang telah memerdekakan negara ini. Mereka tidak hanya berkorban secara fisik, tetapi juga materi, rohani, bahkan meninggalkan keluarga demi kemerdekaan,” kata Yuga.
Karena itu, lanjut dia, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan kemerdekaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kota Surabaya.
“DPRD mempunyai peran sebagai legislasi dan pengawas di Kota Surabaya, supaya masyarakat menjadi masyarakat yang makmur. Produk kami adalah peraturan-peraturan daerah yang mengatur tata cara kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Yuga juga menegaskan, DPRD terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Menurut dia, berbagai keluhan yang disampaikan warga, baik melalui jalur formal maupun informal, merupakan bagian penting dari proses pengawasan pemerintahan.
“Semua yang datang, semua yang bercerita, semua yang berkeluh kesah merupakan aspirasi. Itu kami hargai. Di komisi saya, tidak pernah mengelak satu pun surat masuk terkait aduan atau aspirasi warga, baik bertemu langsung maupun melalui media sosial,” katanya.
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim menyoroti aspek yang lebih luas, yakni kemampuan Surabaya membangun ketahanan fiskal dan mengembangkan potensi ekonominya. Ia mengingatkan bahwa tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum otomatis menunjukkan optimalnya kemandirian fiskal.
“Kita boleh bangga bahwa PAD Surabaya ini tinggi. Tetapi rasio PAD terhadap total pendapatan masih sekitar 62 sampai 64 persen. Kabupaten Badung di Bali mencapai sekitar 92 persen. Artinya, ketahanan fiskalnya jauh lebih mandiri,” ujar Lutfil.
Menurut Lutfil, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi DPRD dan Pemkot Surabaya, terlebih dengan adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai Surabaya harus memiliki visi yang lebih kuat untuk mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.
Lutfil kemudian menyoroti sektor perdagangan dan industri yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Surabaya. Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah kota dan DPRD membangun relasi strategis dengan kawasan pelabuhan yang memiliki peran penting dalam arus keluar-masuk barang.
“Kalau di Singapura, dwelling time sekitar enam jam, sementara di sini masih enam hari. Ini menghambat. Kota harus tahu bagaimana barang keluar-masuk bisa berjalan lancar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perkembangan kawasan permukiman di Surabaya Barat. Menurutnya, pembangunan kawasan oleh pengembang semestinya dikaitkan dengan dampak ekonomi yang lebih luas bagi kota, termasuk kontribusinya terhadap penerimaan daerah.
“Apakah eksekutif yang disupport legislatif sudah memberikan hal-hal positif terhadap pertumbuhan yang notabene juga membantu perekonomian? Ini saya kira penting,” katanya.
Dari perspektif akademisi, Abd Aziz menempatkan media sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi. Ia menyebut pers memiliki fungsi penyampaian informasi sekaligus kontrol sosial.
“Media dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Fungsi media adalah penyampaian informasi dan kontrol sosial,” ujarnya.
Menurut Aziz, kerja DPRD yang tidak diketahui masyarakat berpotensi menimbulkan persepsi bahwa lembaga legislatif tidak bekerja. Karena itu, publikasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui proses legislasi, rapat, hearing, pengawasan, maupun kegiatan DPRD di tengah masyarakat.
Namun, Aziz mengingatkan media tidak boleh hanya menjadi corong pemerintah atau DPRD. Pers tetap harus mempertahankan daya kritisnya.
“Walaupun sebagai penyampai informasi, media jangan melepaskan fungsi kontrol sosial. Kebijakan pemerintah yang tidak transparan perlu dikritik. Kebijakan yang tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat juga perlu disampaikan kritik,” tegasnya.
Ketua Umum Judes Indonesia, Inyong Maulana, mengatakan diskusi tersebut merupakan puncak rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI yang digelar Judes sejak 4 Agustus 2026. Kegiatan meliputi tenis meja, lomba fotografi, podcast, diskusi, dan ditutup dengan mini soccer.
“Semangat teman-teman Judes cukup membanggakan. Diskusi puncak ini menjadi momen untuk berbagi ilmu dan pengetahuan, terutama kepada teman-teman mahasiswa serta pers kampus, agar mendapatkan wawasan jurnalistik yang aman dan menjadi bekal,” katanya.
Ketua panitia pelaksana, Bambang Hadi Marwanto, menambahkan, seluruh rangkaian kegiatan sengaja dikemas untuk memperkuat kebersamaan antara insan pers dan DPRD Surabaya.
“Semangat kemerdekaan mengajarkan kita tentang persatuan dan kebersamaan. Karena itu, kami ingin seluruh jurnalis di lingkungan DPRD Surabaya tidak hanya bertemu dalam menjalankan tugas peliputan, tetapi juga bisa berolahraga, berkreasi, berdiskusi, dan bersilaturahmi bersama,” ujarnya.
Diskusi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kemerdekaan dalam konteks kekinian bukan sekadar mengenang sejarah, melainkan memastikan ruang demokrasi tetap terbuka, kebijakan publik transparan, dan pembangunan Surabaya benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. [dre.hel]
