Pemkot Probolinggo, Bhirawa. – Pemerintah Kota Probolinggo berencana menata kawasan Cokro pada akhir 2026. Penataan tersebut akan mengusung konsep yang disebut menyerupai kawasan Malioboro di Yogyakarta. Rencana itu disampaikan Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminuddin dalam Dialog Kebangsaan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan Kelompok Cipayung di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo, Kamis (20/8). “Pada akhir tahun 2026, Pemkot Probolinggo akan memulai penataan kawasan Cokro dengan mengusung konsep ala Malioboro Yogyakarta,” ujar Aminuddin.
Penataan kawasan Cokro disebut berkaitan dengan upaya meningkatkan aktivitas ekonomi dan daya tarik kawasan perkotaan. Namun, dalam paparan tersebut belum dijelaskan secara rinci bentuk penataan, nilai anggaran, maupun tahapan pekerjaan yang akan dilakukan.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah kota juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo yang mencapai 6,81 persen. Aminuddin mengaitkan kondisi ekonomi tersebut dengan peran berbagai unsur masyarakat dalam menjaga kondisi daerah. “Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini merupakan buah dari sinergitas seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan ekonomi dan penataan kawasan, keamanan perkotaan turut menjadi pembahasan. Pemkot Probolinggo menyebut sebanyak 300 kamera CCTV telah terpasang di sejumlah titik strategis. Pemerintah kota menargetkan pada 2028 tidak ada lagi kawasan di Kota Probolinggo yang minim penerangan atau berada dalam kondisi gelap.
Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Kajari Kota Probolinggo Liliek Setiyawan juga menyinggung posisi kritik masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari kepedulian masyarakat selama disampaikan secara santun, berdasarkan fakta, dan melalui jalur yang bertanggung jawab. “Bahwa kritik kepada pemerintah adalah wujud kepedulian, asalkan disampaikan secara santun, berlandaskan fakta, dan melalui jalur yang bertanggung jawab,” kata Liliek.
Sementara itu, unsur TNI menyampaikan perhatian terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pengadilan Negeri Probolinggo menekankan penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum. Dialog Kebangsaan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok mahasiswa.[ayu.ca]
