Pemprov Jatim, Bhirawa. – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat dukungan terhadap program Ekspedisi Patriot sebagai bagian dari transformasi kebijakan transmigrasi nasional yang kini lebih menitikberatkan pada pengembangan kawasan transmigrasi, bukan lagi pemindahan penduduk secara permanen.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto, melalui Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Purwanti Utami menjelaskan bahwa Kementerian Transmigrasi saat ini menjalankan program Transformasi Transmigrasi.
Salah satu perubahan utamanya adalah berkurangnya skema transmigrasi umum atau pengiriman warga dari daerah asal ke daerah tujuan transmigrasi.
“Dulu transmigrasi identik dengan perpindahan keluarga secara permanen dari Jawa ke daerah transmigrasi. Sekarang kebijakannya berbeda. Program transmigrasi umum semakin kecil, sementara pemerintah lebih fokus pada pengembangan kawasan transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat lokal,” ujarnya.
Menurut Purwanti Utami, di tengah perubahan kebijakan tersebut, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk mendukung program transmigrasi. Salah satu bentuk dukungan itu diwujudkan melalui pengiriman peserta Ekspedisi Patriot.
Tahun 2026 menjadi tahun kedua Jawa Timur mengirimkan peserta Ekspedisi Patriot. Jika pada tahun pertama program ini masih terbatas, tahun kedua melibatkan tiga perguruan tinggi di Jawa Timur, termasuk Universitas Brawijaya, dengan total peserta mendekati 300 orang.
Purwanti Utami menegaskan bahwa konsep Ekspedisi Patriot berbeda dengan transmigrasi konvensional. Peserta merupakan lulusan perguruan tinggi dan peneliti muda yang bertugas selama empat bulan di kawasan transmigrasi.
“Mereka bukan dipindahkan untuk menetap, tetapi ditugaskan selama empat bulan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi,” katanya.
Para peserta akan ditempatkan di berbagai kawasan transmigrasi yang tersebar di Indonesia. Tugas mereka mencakup pemetaan potensi ekonomi lokal, pengembangan usaha masyarakat, serta penyusunan rekomendasi pengembangan kawasan.
Purwanti Utami mengungkapkan bahwa masih banyak persoalan di kawasan transmigrasi yang belum sepenuhnya terjangkau program pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Jatim mengambil inisiatif memberikan dukungan tambahan kepada para peserta.
Salah satu perhatian utama adalah aspek kesehatan dan kesiapan hidup di daerah penugasan, terutama di wilayah Papua yang memiliki risiko endemis malaria.
“Kami menyiapkan berbagai bentuk dukungan, termasuk obat-obatan untuk antisipasi malaria, perlengkapan dasar seperti sepatu boot, selimut, dan kebutuhan penunjang lainnya. Hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan oleh peserta di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, meskipun peserta menerima penghasilan sekitar Rp10-12 juta per bulan, biaya hidup di beberapa wilayah penugasan, terutama Papua, tergolong sangat tinggi. Rumah memang disediakan, tetapi kebutuhan perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan dasar lainnya harus dipenuhi secara mandiri.
Melalui Ekspedisi Patriot, Pemprov Jatim berharap kontribusi generasi muda tidak hanya membantu pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam membangun kawasan transmigrasi yang lebih produktif dan berkelanjutan. [rac.hel]
