Situbondo, Bhirawa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo terus mendorong optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, sekaligus membenahi pencatatan sektor perdagangan dan ekspor daerah.
Bupati Situbondo Mas Rio menyoroti sejumlah persoalan teknis di lapangan, khususnya terkait validitas data penerima pupuk subsidi. Menurutnya, masalah utama yang sering dialami para petani adalah kurangnya sosialisasi serta ketidaksesuaian data kependudukan.
”Kunci utamanya ada pada akurasi data dan sosialisasi. Petani bisa mengambil pupuk secara mandiri tanpa harus melalui kelompok tani (poktan), asalkan menggunakan KTP yang valid,” tegas Bupati Mas Rio.
Guna mengatasi kendala tersebut, aku Mas Rio, para petani diimbau untuk segera memperbarui data kependudukan mereka di kantor kecamatan setempat. Proses pembaruan KTP disebut hanya memakan waktu sekitar 10 menit, sehingga tidak ada alasan bagi petani untuk menunda validasi data sebelum kuota penyaluran berakhir.
”Meski demikian serapan pupuk mulai membaik, meski masih ditemukan kendala sosialisasi—seperti pemahaman hak penebusan antara petani cabai dan petani padi. Lalu, juga ada angka pengembalian (sisa) pupuk subsidi di Situbondo tercatat mengalami perbaikan signifikan,” urai Mas Rio.
Tahun 2023–2024, lanjut Mas Rio, ada sisa pupuk subsidi yang dikembalikan mencapai 14.000 ton. sedangkan untuk tahun 2025 ada sisa pupuk yang dikembalikan berhasil ditekan hingga 1.000 ton.
”Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan pencapaian 2025 sebagai acuan (benchmark) agar seluruh kuota pupuk yang dialokasikan dapat terserap penuh oleh para petani yang berhak,” pungkas Mas Rio. [awi.kt]
