Surabaya, Bhirawa – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menggelar forum rutin bertajuk Cangkrukan Ekonomi Pancasila, yakni untuk mengawal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Naik Kelas. Sedangkan forum tersebut dirancang untuk memastikan kebijakan ekonomi nasional berpihak pada pelaku UMKM.
Ketua PWNU Jawa Timur (Jatim) KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), Senin (3/8/2026), kepada wartawan menegaskan, bahwa Indonesia sudah memiliki fondasi ekonomi yang kuat melalui Ekonomi Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sehingga pemerintah hanya perlu konsisten menerjemahkan nilai tersebut ke dalam kebijakan nyata.
“Tujuan utama pembangunan ekonomi bukan sekadar mengejar pertumbuhan, melainkan memastikan pemerataan kesempatan berusaha, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sebanyak 60 juta pelaku UMKM di Indonesia yang menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja. Oleh karena itu, penguatan UMKM adalah bagian dari penegakan keadilan sosial. Sehingga dengan melalui forum Cangkrukan, PWNU Jatim bakal mengevaluasi berbagai kebijakan pemerintah secara berkala setiap dua bulan sekali. Sedangkan dalam evaluasi tersebut mencakup, seperti akses pembiayaan dan perpajakan, kemudahan perizinan dan pendampingan Digitalisasi, standarisasi, akses pasar, dan pengadaan barang/jasa pemerintah
Selain itu, masih ditekankan Gus Kikin, hasil pembahasan dari forum ini akan kami rumuskan menjadi rekomendasi kebijakan resmi yang diserahkan kepada pemerintah. Sedangkan konsep cangkrukan dipilih untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka dan egaliter antara pelaku usaha, akademisi, dunia usaha, dan pemerintah tanpa terhalang sekat birokrasi. Sedangkan PWNU Jatim berharap forum ini dapat mengubah posisi UMKM dari sekadar objek menjadi subjek utama pembangunan.
“Makna naik kelas tidak hanya diukur dari peningkatan omzet, melainkan dari kemudahan akses modal, teknologi, perlindungan hukum, hingga keadilan sistem pajak,” paparnya.
Menurutnya, konsep cangkrukan dipilih karena mencerminkan budaya dialog masyarakat Jawa Timur yang egaliter, terbuka, dan mampu mempertemukan berbagai pihak tanpa sekat birokrasi. Sehingga dengan melalui pendekatan tersebut, PWNU berharap suara pelaku UMKM dari berbagai daerah dapat didengar secara langsung dan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Forum tersebut tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga ruang evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengembangan UMKM.
“Forum tersebut diharapkan menjadi jembatan antara pelaku UMKM dan pemerintah agar Ekonomi Pancasila tidak berhenti sebagai konsep, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkas Gus Kikin. [cyn.kt]
