DPRD Jatim, Bhirawa. – Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IX, Atika Banowati, memanfaatkan masa reses Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat di wilayah Magetan, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, dan Ponorogo.
Dalam dialog bersama warga, berbagai persoalan yang disampaikan masih didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan bagi sektor pertanian, hingga perhatian terhadap dunia pendidikan.
Mulai dari usulan pembangunan jalan poros desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), mesin panen padi (combine harvester), sanitasi berupa WC komunal, peningkatan honor guru swasta, perbaikan sarana dan prasarana madrasah, hingga anjloknya harga tebu menjadi keluhan utama masyarakat.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti hilangnya Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang sebelumnya dianggarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung operasional sekolah swasta.
Atika Banowati mengatakan, seluruh aspirasi yang diterimanya menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
“Reses adalah kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat. Dari berbagai titik yang saya kunjungi, persoalan infrastruktur, pertanian, pendidikan, hingga kesejahteraan petani menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan,” ujar Atika saat dikonfirmasi, Kamis (30/7).
Menurutnya, pembangunan jalan poros desa, jalan lingkungan, dan jalan usaha tani tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi desa.
“Kalau akses jalannya baik, biaya distribusi hasil pertanian akan lebih murah, aktivitas ekonomi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat juga ikut terdongkrak. Infrastruktur desa harus menjadi prioritas pembangunan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Di sektor pertanian, Atika menilai bantuan alsintan, termasuk mesin panen padi (combine harvester), sangat dibutuhkan petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi.
“Petani sekarang membutuhkan dukungan teknologi agar hasil panennya lebih efisien. Bantuan alsintan bukan sekadar alat, tetapi investasi untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian,” katanya.
Atika juga menyoroti keluhan petani tebu terkait merosotnya harga jual yang dinilai mengancam pendapatan mereka.
“Saya menerima banyak masukan dari petani tebu yang mengeluhkan harga yang terus menurun. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut keberlangsungan usaha dan kesejahteraan petani. Jangan sampai mereka merugi saat musim panen,” ujarnya.
Selain sektor pertanian, Atika menegaskan dunia pendidikan juga membutuhkan perhatian yang sama. Menurutnya, guru swasta dan madrasah memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi bangsa sehingga sudah sepatutnya mendapatkan dukungan dari pemerintah.
“Guru swasta maupun madrasah telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan. Aspirasi mengenai honor guru dan perbaikan sarana-prasarana madrasah akan kami perjuangkan agar memperoleh perhatian dalam pembahasan anggaran,” katanya.
Ia juga mengaku menerima banyak keluhan mengenai tidak lagi dianggarkannya BPOPP yang selama ini menjadi salah satu penopang operasional sekolah swasta.
“BPOPP pernah menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan swasta. Aspirasi ini akan kami bawa ke DPRD agar dapat dikaji kembali, karena banyak sekolah yang merasakan manfaat program tersebut,” jelas Atika.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menyentuh kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semua aspirasi masyarakat akan kami petakan berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Yang menjadi kewenangan provinsi akan kami perjuangkan dalam pembahasan program dan anggaran. Sementara yang menjadi kewenangan daerah akan kami koordinasikan dengan pemerintah setempat,” tegasnya.
Atika berharap hasil reses tidak berhenti sebagai catatan semata, tetapi menjadi dasar penyusunan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di Dapil Jatim IX.
“Saya berkomitmen mengawal setiap aspirasi yang telah disampaikan. Kehadiran anggota DPRD harus memberikan manfaat nyata, bukan hanya saat reses, tetapi sampai masyarakat merasakan hasil pembangunan yang mereka usulkan,” pungkasnya. [geh.dre]
