Kabakorwil VJember, Budi Raharjo bersama dengan narasumber dan peserta Rakor Asisten dan Staf Ahli Bupati/Walikota se Jatim di kantor Bakorwil V Jember
Pemprov, Bhirawa
Rapat Koordinasi (Rakor) Asisten dan Staf Ahli Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur yang digelar di Kantor Bakorwil V Jember pada 23–24 Juli 2026 menyoroti strategi pembiayaan kreatif sebagai upaya memperkuat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Kegiatan rakor ini juga sebagai promosi dan mengenalkan keberadaan serta tugas-tugas Bakorwil di Jatim, dalam berkolaborasi dan perekat antar pemerintah untuk peningkatan kesetaraan, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Bakorwil selain perpanjangan tangan pemerintah provinsi berbasis kekhasan wilayah, juga sebagai etalasi dan koordinasi unit pelayanan teknis didaerah.
Rakor bertema “Kolaborasi dan Creative Financial Daerah” itu dipandu Kepala Bakorwil V Jember, Budi Raharjo. Forum tersebut menjadi ajang berbagi praktik baik (best practice) antardaerah dengan menghadirkan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Jember sebagai contoh penerapan kebijakan pembiayaan inovatif.
Staf Ahli Bupati Pacitan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dr. Djoko Putro Utomo, memaparkan pengembangan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang tidak hanya difungsikan sebagai infrastruktur jalan, tetapi juga sebagai koridor ekonomi yang menghubungkan sektor pariwisata, perikanan, pertanian, logistik, dan UMKM.
Pacitan juga mengembangkan skema creative financing melalui kolaborasi inovasi keuangan digital, seperti QRIS, e-wallet, dan digital lending bersama perbankan Himbara serta koperasi. Langkah tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pacitan sebesar 3–8 persen dengan potensi investasi hingga Rp1 triliun melalui pengembangan blue economy, tourism finance, dan green finance. Selain itu, Pacitan merekomendasikan pembentukan JLS Digital Financial Corridor dan FinTech Center sebagai pusat literasi keuangan dan inkubasi UMKM.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Ratno Cahyadi Sembodo, memaparkan capaian ekonomi daerahnya yang mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 sebesar 6,35 persen, tertinggi di Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember juga meningkat sekitar 36–37 persen, dari Rp700 miliar pada 2024 menjadi sekitar Rp1,1 triliun pada 2025.
Menurut Ratno, peningkatan tersebut didukung strategi lobi terstruktur kepada pemerintah pusat untuk menarik program APBN, kebijakan fiskal yang memberikan insentif kepada masyarakat melalui penurunan tarif retribusi pasar, pembebasan denda, serta pembebasan BPHTB/PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam rakor itu, Jember juga memaparkan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah. Dari 400 titik dapur MBG yang direncanakan, sebanyak 220 telah aktif beroperasi dengan estimasi perputaran ekonomi mencapai Rp3 triliun per tahun. Realisasi investasi daerah juga melampaui target. Dari target Rp1,7 triliun pada 2025, investasi yang masuk mencapai Rp2,57 triliun dan menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja.
Meski demikian, peserta rakor menilai keberhasilan MBG memerlukan dukungan sistem rantai pasok yang kuat, pengawasan keamanan pangan, digitalisasi data pemasok dan distribusi, penguatan promosi kawasan JLS, serta pengembangan produk olahan bernilai tambah.
Jember telah membentuk kanal pengaduan Wadul Guse, satgas MBG berjenjang hingga tingkat kecamatan yang melibatkan puskesmas, Polsek, dan Koramil, disertai pengujian laboratorium serta pelatihan keamanan pangan bersama BPOM. Namun, tantangan masih dihadapi untuk menghubungkan sekitar 12.000 UMKM pemasok dengan dapur MBG karena kapasitas pasokan yang belum merata.
Rakor juga menegaskan pentingnya kolaborasi pentaheliks yang melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, Himbara/BUMN, fintech dan UMKM, serta komunitas lokal dalam mendukung pembangunan daerah.
Sebagai tindak lanjut, peserta menyepakati penyusunan dokumentasi mekanisme kontrak antara dapur MBG dengan UMKM dan kelompok tani, fasilitasi studi banding bagi sejumlah daerah, serta penyusunan standar operasional satgas MBG dan ringkasan data kontribusi MBG terhadap PDRB dan PAD sebagai referensi bagi pemerintah daerah lainnya.rac. wwn
