Rapat paripurna DPRD Jawa Timur terkait Pendapat Akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7/2026). gege bagus s/bhirawa.
DPRD Jatim, Bhirawa. – Ada benang merah yang mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur terkait Pendapat Akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7/2026).
Hampir seluruh fraksi sepakat mendorong perubahan paradigma pengelolaan APBD, dari sekadar mengejar tingginya serapan anggaran menjadi anggaran yang benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi-fraksi menilai keberhasilan APBD tidak lagi cukup diukur dari besarnya pendapatan daerah maupun tingginya realisasi belanja. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran mampu menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi rakyat, serta mempercepat pemerataan pembangunan.
Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu yang menegaskan perlunya perubahan orientasi tersebut. Melalui juru bicaranya, Guntur Wahono, PDIP menilai ukuran keberhasilan pengelolaan APBD harus bergeser dari capaian administratif menuju dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana APBD mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penurunan kemiskinan, memperkuat daya saing ekonomi daerah, memperluas pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tegas Guntur.
Karena itu, Fraksi PDIP meminta pengelolaan APBD ke depan diperkuat melalui pendekatan outcome and impact oriented, sehingga setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Pandangan senada disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui juru bicaranya, Moch. Aziz, PAN menilai tingginya serapan anggaran belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan apabila belum menghasilkan perubahan nyata.
Menurut PAN, APBD tidak boleh berhenti pada output berupa pembangunan gedung, penyediaan sarana prasarana, maupun pelaksanaan pelatihan.
“APBD harus menghasilkan outcome berupa meningkatnya kualitas pendidikan, membaiknya derajat kesehatan, berkurangnya kemiskinan, serta meningkatnya kesejahteraan rakyat,” ujar Aziz.
Ia menambahkan, paradigma penganggaran berbasis hasil harus menjadi standar baru dalam penyusunan APBD dengan indikator yang jelas dan terukur.
Dorongan serupa datang dari Fraksi Partai NasDem. Juru bicara Fraksi NasDem, Deni Prasetya, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan administrasi ataupun tingginya realisasi anggaran.
“Paradigma pengelolaan keuangan daerah harus bergeser menuju outcome based budgeting, di mana keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran mampu dibelanjakan, tetapi sejauh mana belanja tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata,” katanya.
NasDem menegaskan setiap rupiah APBD merupakan amanah masyarakat yang harus dikonversi menjadi pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, dan perlindungan sosial.
Sementara itu, Fraksi PKS juga mengingatkan agar kualitas belanja daerah tidak lagi hanya diukur dari tingginya serapan anggaran.
Melalui juru bicaranya, Lilik Hendarwati, PKS mendorong seluruh belanja daerah diarahkan pada pencapaian hasil dan dampak yang terukur.
“Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas belanja daerah sehingga tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujar Lilik.
PKS juga merekomendasikan agar setiap program pemerintah memiliki indikator outcome dan impact yang jelas sehingga efektivitas penggunaan APBD dapat diukur secara objektif.
Kesamaan sikap empat fraksi tersebut menunjukkan semakin kuatnya dorongan politik di DPRD Jawa Timur agar pengelolaan APBD tidak lagi hanya berorientasi pada angka-angka realisasi anggaran.
Sebaliknya, setiap rupiah uang rakyat diharapkan benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang merata, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. (geh*)
