Pemprov Jatim, Bhirawa.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 agar pemerintah memiliki basis data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data yang valid akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
“Sensus ini penting agar kebijakan yang disusun pemerintah lebih berbasis data. Tanpa kebijakan berbasis data, tentu kita akan kesulitan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat,” kata Emil usai mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 di rumah dinasnya di Surabaya, Senin.
Emil mengatakan pertanyaan dalam sensus bertujuan memotret kondisi ekonomi masyarakat, termasuk kepemilikan aset dan sumber pendapatan. Selama 20 hari pelaksanaan, hampir seperempat keluarga sasaran di Jawa Timur telah berhasil didata.
Ia berharap capaian tersebut terus meningkat sehingga pemerintah memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih utuh. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi merupakan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia.
Emil juga memastikan data yang dihimpun BPS dijamin kerahasiaannya dan hanya dapat diakses dalam bentuk agregat sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menegaskan hasil sensus tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Petugas pajak sudah punya cara sendiri untuk mencari tahu. Jadi semakin mendekati kenyataan tentu akan semakin bermanfaat bagi perumusan kebijakan kepada warga,” ujar Emil.
Selain itu, Emil menegaskan tidak ada sanksi bagi masyarakat yang menolak didata. Ia mengajak masyarakat berperan aktif agar pemerintah memiliki basis data yang semakin akurat untuk menyusun kebijakan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan Jawa Timur menjadi tolok ukur keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional karena memiliki perekonomian terbesar kedua setelah Daerah Khusus Jakarta. Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS menerjunkan 41.538 petugas di seluruh Jawa Timur.
“BPS sudah menggunakan sistem keamanan data berstandar ISO. Data yang diberikan masyarakat dilindungi undang-undang dan tidak akan disajikan secara individu,” kata Herum.
Herum menambahkan Sensus Ekonomi 2026 tidak memuat pertanyaan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data yang dihimpun semata-mata digunakan untuk melengkapi basis data sosial ekonomi, termasuk UMKM, agar program pemerintah lebih tepat sasaran. [rac.kt]
