Oleh :
Hery Purnobasuki
Guru Besar FST Universitas Airlangga, Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
Di tengah dunia yang semakin terasa seperti arena pertarungan geopolitik tanpa henti, kita sering mendengar istilah-istilah keren seperti kekuatan militer, diplomasi ekonomi, perang mata uang, atau siber. Semua itu penting, tak bisa dipungkiri. Tapi ada satu hal yang jauh lebih mendasar, lebih nyata, dan lebih menentukan takdir suatu bangsa ketika badai global datang: pangan. Bukan senjata nuklir, bukan pula anggaran pertahanan yang melambung tinggi, melainkan kemampuan untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan.
Ketahanan pangan bukan sekadar soal pertanian atau distribusi beras. Ini tentang kedaulatan, tentang harga diri bangsa, tentang apakah kita bisa tetap berdiri tegak ketika negara lain saling membanting harga, memblokir ekspor, atau menggunakan makanan sebagai senjata politik. Ketika krisis melanda, ketika pasar saham runtuh, ketika mata uang terjatuh, orang tetap butuh makan. Dan di situlah letak kekuatan sejati suatu negara.
Perhatikan sejarah. Revolusi Prancis pada 1789 dipicu oleh kelaparan dan mahalnya harga roti, bukan oleh ideologi liberalisme. Revolusi Rusia 1917 meledak ketika rakyat St. Petersburg turun ke jalanan karena tidak ada tepung. Arab Spring yang mengguncang Timur Tengah pada 2010 juga bermula dari lonjakan harga pangan yang tidak tertahankan. Tidak ada satu pun dari revolusi-revolusi besar itu yang dimulai dari forum diskusi atau kampus elit. Mereka semua dimulai dari dapur rakyat yang kosong.
Indonesia, dengan segala keanehan dan keunikan geografisnya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sebenarnya punya modal sangat besar untuk menjadi negara yang benar-benar mandiri di bidang pangan. Kita punya tanah subur, iklim tropis yang mendukung, jutaan petani yang sabar, dan tradisi kuliner yang kaya. Tapi modal besar tanpa strategi yang tepat ibarat memiliki bahan baku mewah tapi tidak tahu cara memasaknya. Hasilnya, kita masih saja bergantung pada impor.
Beras, jagung, gula, daging sapi, bahkan bawang putih, masih tergantung pada negara lain. Itu artinya, ketika ada gejolak global seperti perang, pandemi, atau krisis iklim, kita langsung terancam. Kita menjadi rentan. Kita menjadi seperti orang yang berdiri di tepi jurang dengan kaki terikat. Ketika angin kencang datang, kita mudah tumbang.
Pemerintah saat ini, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, sudah mulai menyadari bahaya ini. Mereka tidak lagi hanya bicara soal ketahanan pangan, tapi kemandirian pangan. Ada perbedaan mendasar antara keduanya. Ketahanan pangan bisa dicapai dengan impor, selama rakyat tetap bisa makan. Tapi kemandirian pangan berarti kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Ini soal harga diri, soal kedaulatan.
Salah satu strategi konkret yang sedang dijalankan adalah diversifikasi pangan lokal. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada beras seolah-olah tidak ada makanan lain. Ubi, singkong, jagung, sagu, dan berbagai jenis umbi-umbian lain harus dihidupkan kembali sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Ini bukan retorika kosong. Ada regulasi yang sudah diterbitkan, ada program yang dijalankan, ada anggaran yang dialokasikan. Yang kurang mungkin hanya kesadaran kita bersama untuk mulai mengubah kebiasaan makan.
Kita juga perlu membicarakan tentang modernisasi cadangan pangan pemerintah. Bulog, sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola stok pangan nasional, harus terus diperkuat kapasitasnya. Tidak cukup hanya gudang dan logistik. Butuh sistem informasi yang akurat, distribusi yang efisien, dan kemampuan merespons krisis dengan cepat. Ketika harga pangan melonjak di pasar, pemerintah harus bisa segera menurunkan pasokan tanpa keterlambatan yang berarti.
Saya sering membayangkan bagaimana jika suatu hari ada embargo pangan terhadap Indonesia. Bayangkan kepanikan yang terjadi. Harga makanan melambung tinggi, rakyat antre panjang di pasar, anak-anak tidak bisa makan cukup, dan kepercayaan terhadap pemerintah hancur seketika. Ini bukan skenario fiksi. Ini sudah terjadi di berbagai negara dan bisa terjadi lagi kapan saja.
Karena itu, ketahanan pangan harus dilihat sebagai bagian dari pertahanan nasional. Bukan oleh militer, tapi oleh seluruh elemen bangsa. Petani, distributor, pemerintah, akademisi, sampai konsumen biasa punya peran masing-masing. Petani harus didukung dengan teknologi dan akses pasar yang adil. Distributor harus transparan dan tidak memonopoli. Pemerintah harus membuat regulasi yang melindungi, bukan menghambat. Dan kita sebagai konsumen bisa mulai memilih makanan lokal, mengurangi ketergantungan pada impor.
Diplomasi pangan juga menjadi senjata baru. Indonesia sedang ditargetkan masuk peringkat 15 besar Global Food Security Index pada 2045. Ini bukan angka sembarangan. Ini artinya Indonesia harus menjadi pemain utama dalam ketahanan pangan dunia. Kita harus bisa mengekspor, bukan hanya impor. Kita harus punya pengaruh dalam diskusi global tentang pangan, bukan hanya menjadi penonton. Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam sudah lebih dulu sukses di bidang ini. Mereka mampu menjadi eksportir beras terbesar dunia sambil menjaga stok domestik tetap aman. Kita bisa lebih baik jika serius.
Salah satu hal yang sering terlupa adalah soal transmigrasi. Program ini pernah sukses besar di masa lalu, membawa penduduk dari pulau padat ke wilayah yang masih memiliki lahan subur. Sekarang, saat banyak daerah luar Jawa masih memiliki lahan kosong yang produktif, mengapa tidak menghidupkan kembali program ini dengan pendekatan yang lebih modern? Transmigrasi bukan lagi soal memindahkan orang secara paksa, tapi menciptakan pusat-pusat produksi pangan baru yang mandiri dan berkelanjutan.
Kita juga harus bicara jujur tentang masalah iklim. Perubahan iklim bukan lagi ancaman jauh di masa depan. Ini sudah terjadi sekarang. Musim hujan dan musim kering semakin tidak pasti, kekeringan melanda beberapa daerah, banjir merendam lahan pertanian. Jika tidak ada adaptasi, hasil panen akan terus menurun. Irigasi harus diperbaiki, teknologi pertanian harus diadopsi, dan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim harus dikembangkan.
Pendidikan petani juga krusial. Banyak petani kita masih menggunakan cara-cara tradisional yang kurang efisien. Mereka butuh pelatihan, butuh akses ke informasi terbaru, butuh bantuan untuk mengadopsi teknologi yang tepat. Bukan teknologi mahal yang tidak mereka pahami, tapi teknologi yang benar-benar membantu meningkatkan hasil tanpa membebani biaya.
Yang tak kalah penting adalah soal harga. Petani harus bisa mendapatkan harga yang adil untuk hasil panennya. Jika harga terlalu rendah, mereka akan putus asa dan beralih pekerjaan. Jika harga terlalu tinggi, konsumen akan menderita. Ini butuh keseimbangan yang rumit, tapi harus dicari. Pemerintah harus hadir sebagai penengah yang adil, bukan pihak yang memihak satu kelompok saja.
Saya percaya, jika Indonesia serius membangun ketahanan pangan, kita tidak perlu takut pada gejolak global. Kita bisa tetap berdiri tegak meskipun dunia di sekitar kita bergetar. Kita bisa membantu negara lain yang terdampak krisis. Kita bisa menjadi contoh bagi negara berkembang lain bagaimana cara mandiri dalam pangan.
Ketahanan pangan memang bukan solusi untuk semua masalah. Tapi ini adalah fondasi yang harus kuat dulu sebelum kita membangun hal lainnya. Tanpa fondasi ini, semua program ekonomi, politik, atau tata kelola lainnya akan rapuh. Kita bisa saja membangun gedung pencakar langit, tapi jika rakyatnya kelaparan, gedung itu tidak akan berarti apa-apa.
Jadi, marilah kita mulai dari hal yang paling sederhana: makan makanan lokal, mendukung petani negeri, dan sadar bahwa setiap piring nasi yang kita makan adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Karena pada akhirnya, ketahanan pangan memang benteng terakhir. Dan benteng itu harus kita jaga bersama, bukan hanya oleh pemerintah, tapi oleh setiap orang yang tinggal di tanah air ini.
———— *** —————
